Advertisement
Soal Minyak Goreng Langka, Polisi: Kalau Sampai 3 Bulan Tak Disalurkan Baru Disebut Ditimbun
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan didampingi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/1/2022). (ANTARA - Laily Rahmawaty)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Satgas Pangan Polri mengungkapkan kategori penimbunan bahan kebutuhan pokok dan bukan penimbunan oleh pelaku industri. Hal ini menyusul kelangkaan minyak goreng beberapa hari terakhir.
Wakil Satgas Pangan Polri Brigjen Polisi Whisnu Hermawan menjelaskan bahwa aturan tersebut ada di Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Advertisement
Menurutnya, jika sebuah perusahaan menyimpan bahan kebutuhan pokok dan selama tiga bulan tidak kunjung didistribusikan ke masyarakat, maka hal tersebut termasuk dalam kategori penimbunan.
"Jadi ada aturannya ya, di mana perusahaan yang menyimpan barang dan belum juga didistribusikan selama tiga bulan atau selama tiga bulan itu tidak disalurkan itu masuk kategori penimbun," tuturnya di Mabes Polri, Senin (21/2/022).
Selain itu, menurut Whisnu, cara lain mengecek kebutuhan bahan pokok itu ditimbun atau tidak, dapat dilihat dari jumlah produksi dan distribusi bahan pokok yang ada di sebuah perusahaan.
BACA JUGA: Update Covid-19: Lima Warga DIY Meninggal Dunia dalam 24 Jam
"Kalau sebulan distribusi 2.000 ton, kemudian dia disimpan di gudang itu 6.000 ton, itu juga termasuk penimbunan. Tetapi kalau produksi 2.000 ton per bulan, tetapi di gudang itu ada 1.000 ton, itu bukan penimbunan," katanya.
Whisnu menegaskan bahwa Kepolisian akan tetap mendalami dugaan tindak pidana penimbunan minyak goreng, terutama di wilayah Deli Serdang Sumatera Utara.
"Kami akan tetap dalami dugaan tindak pidananya terkait dugaan penimbunan ini," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Advertisement
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025, Cek Lokasinya di Sini
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement
