Advertisement
Pemerintah Ingin Turunkan Kemiskinan Ekstrem hingga 3 Juta Penduduk
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan penjelasan saat berkunjung ke kantor redaksi Bisnis Indonesia, di Jakarta, Senin (13/7/2020). - Bisnis/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan rencana kerja pemerintah pada 2023 adalah meningkatkan produktivitas melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada tiga kebijakan prioritas.
“Pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang sesungguhnya kita inginkan pada tahun 2024 bisa mencapai 0 persen sampai 1 persen,” katanya usai sidang kabinet paripurna, Rabu (16/2/2022).
Advertisement
Suharso menjelaskan bahwa itu artinya tahun depan pemerintah harus menurunkan kemiskinan ekstrem sebanyak 2,5 juta sampai 3 juta penduduk.
Kebijakan selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah kesehatan dan pendidikan dan penanggulangan pengangguran.
Masih dalam prioritas kedua, tambah Suharso, pemerintah ingin ada pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
Lalu, ekonomi hijau. Ini karena Indonesia menargetkan emisi nol persen pada 2060. Oleh karena itu, pembangunan rendah karbon menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
Program terakhir adalah melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur, terutama yang paling dasar. Beberapa di antaranya adalah air bersih dan sanitasi.
“Sasaran pembangunan pada tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto] antara 5,3 persen hingga 5,9 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga mematok terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen. Tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen hingga 6 persen. Rasio gini 0,375 hingga 0,378.
“Indeks pembangunan manusia 73,29 hingga 7 3,35. Tingkat kemiskinan 7 persen hingga 8 persen dan indikator pembangunan adalah nilai tukar petani antara 103 hingga 105. Nilai tukar nelayan 105 hingga 107,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
- Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
Advertisement
Pemda DIY Perkuat Sosialisasi Coretax untuk ASN dan Wajib Pajak
Advertisement
Inggris Terbitkan Travel Warning Terbaru, Indonesia Masuk Daftar
Advertisement
Berita Populer
- Aksi Buruh di Monas Hari Ini, 2.617 Personel Gabungan Dikerahkan
- Judul Raperda Pariwisata Diubah, DPRD DIY Angkat Suara
- Cek Lengkap Rute dan Tarif Terbaru Trans Jogja
- Polres Bantul Ungkap 125 Kasus Narkoba Selama 2025
- Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 30 Desember 2025
- Trump Sebut Serangan AS Lumpuhkan Jalur Narkoba Venezuela
- Kapal Wisata Karam di Pulau Padar Labuhan Bajo, TNI AL Turun Tangan
Advertisement
Advertisement



