Advertisement
Pemerintah Ingin Turunkan Kemiskinan Ekstrem hingga 3 Juta Penduduk
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan penjelasan saat berkunjung ke kantor redaksi Bisnis Indonesia, di Jakarta, Senin (13/7/2020). - Bisnis/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan rencana kerja pemerintah pada 2023 adalah meningkatkan produktivitas melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada tiga kebijakan prioritas.
“Pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang sesungguhnya kita inginkan pada tahun 2024 bisa mencapai 0 persen sampai 1 persen,” katanya usai sidang kabinet paripurna, Rabu (16/2/2022).
Advertisement
Suharso menjelaskan bahwa itu artinya tahun depan pemerintah harus menurunkan kemiskinan ekstrem sebanyak 2,5 juta sampai 3 juta penduduk.
Kebijakan selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah kesehatan dan pendidikan dan penanggulangan pengangguran.
Masih dalam prioritas kedua, tambah Suharso, pemerintah ingin ada pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
Lalu, ekonomi hijau. Ini karena Indonesia menargetkan emisi nol persen pada 2060. Oleh karena itu, pembangunan rendah karbon menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
Program terakhir adalah melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur, terutama yang paling dasar. Beberapa di antaranya adalah air bersih dan sanitasi.
“Sasaran pembangunan pada tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto] antara 5,3 persen hingga 5,9 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga mematok terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen. Tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen hingga 6 persen. Rasio gini 0,375 hingga 0,378.
“Indeks pembangunan manusia 73,29 hingga 7 3,35. Tingkat kemiskinan 7 persen hingga 8 persen dan indikator pembangunan adalah nilai tukar petani antara 103 hingga 105. Nilai tukar nelayan 105 hingga 107,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
- WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
- Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
- Prabowo Perintahkan Polri Usut Tuntas Penyiraman Andrie Yunus
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
Advertisement
109 Pedagang Pantai Sepanjang Terima Kekancingan Tanah SG
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Rute Mudik Lebaran 2026 Jakarta ke Jogja via Gerbang Tol Purwomartani
- Siasat Menhub dan Pemprov Jabar Hentikan Tradisi Sapu Koin Jembatan Se
- Volume Lalu Lintas Jabodetabek dan Jabar Naik Jelang Lebaran 2026
- Pemkot Jogja Resmi Larang Bus Pariwisata Parkir di TKP Senopati
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Mudik Gratis CFG Berangkatkan 225 Pemudik dari Jakarta
- KPK Tahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Terkait Kasus Pemerasan THR
Advertisement
Advertisement







