Advertisement
Pemerintah Ingin Turunkan Kemiskinan Ekstrem hingga 3 Juta Penduduk
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan penjelasan saat berkunjung ke kantor redaksi Bisnis Indonesia, di Jakarta, Senin (13/7/2020). - Bisnis/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan rencana kerja pemerintah pada 2023 adalah meningkatkan produktivitas melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada tiga kebijakan prioritas.
“Pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang sesungguhnya kita inginkan pada tahun 2024 bisa mencapai 0 persen sampai 1 persen,” katanya usai sidang kabinet paripurna, Rabu (16/2/2022).
Advertisement
Suharso menjelaskan bahwa itu artinya tahun depan pemerintah harus menurunkan kemiskinan ekstrem sebanyak 2,5 juta sampai 3 juta penduduk.
Kebijakan selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah kesehatan dan pendidikan dan penanggulangan pengangguran.
Masih dalam prioritas kedua, tambah Suharso, pemerintah ingin ada pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
Lalu, ekonomi hijau. Ini karena Indonesia menargetkan emisi nol persen pada 2060. Oleh karena itu, pembangunan rendah karbon menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
Program terakhir adalah melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur, terutama yang paling dasar. Beberapa di antaranya adalah air bersih dan sanitasi.
“Sasaran pembangunan pada tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto] antara 5,3 persen hingga 5,9 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga mematok terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen. Tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen hingga 6 persen. Rasio gini 0,375 hingga 0,378.
“Indeks pembangunan manusia 73,29 hingga 7 3,35. Tingkat kemiskinan 7 persen hingga 8 persen dan indikator pembangunan adalah nilai tukar petani antara 103 hingga 105. Nilai tukar nelayan 105 hingga 107,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kadin Bakal Bangun 1.000 Dapur Umum Makan Bergizi Gratis
TNI Sterilkan Lokasi Ledakan Amunisi di Garut dari Masyarakat Sipil
Kasus Keracunan Makanan MBG di Bogor, BGN Sebut Akan Bertanggung Jawab
Advertisement
Kisah Dramatis, Tm SAR Gabungan Selamatkan Kucing dari Dalam Sumur
Waspada Penipuan! Jangan Tergiur Penawaran Haji Tanpa Visa Resmi
TNI Selidiki Masuknya Warga Sipil ke Lokasi Peledakan Amunisi TNI AD
Advertisement
Menbud Fadli Zon: Candi Borobudur Simbol Toleransi Umat Beragama
15 Jemaah Calon Haji Dipulangkan dari Emberkasi Solo, Ini Penyebabnya
Menteri Pigai Minta Seluruh Karyawan Kemenham Jadi Pembela HAM
Advertisement
4 Korban Longsor Samarinda Berhasil Ditemukan
Berita Pilihan
- Profil Eddie Nalapraya, Bapak Pencak Silat Dunia yang Wafat di Usia 93 Tahun
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
Advertisement
Bupati Gunungkidul Ajak Warga Sulap Emperan Rumah Jadi Lahan Produktif
Advertisement
Destinasi Kepulauan Seribu Ramai Dikunjungi Wisatawan, Ini Tarif Penyeberangannya
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Sekeluarga Tertimbun Tebing Longsor di Samarinda, Dua Meninggal Dunia, 2 Masih dalam Pencarian
- Presiden Prancis Emmanuel Macron Dituduh Pakai Narkoba Saat ke Ukraina, Ini Tanggapan Kantor Kepresidenan
- Menham Natalius Pigai Dukung Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi
- Krisis Kemanuasiaan Kian Parah di Gaza, Prancis Minta Perjanjian Uni Eropa-Israel Dievaluasi
- SETARA Nilai Pengerahan Prajurit TNI Jaga Kejaksaan Langgar Konstitusi
Advertisement
Advertisement
