Advertisement
Pemerintah Ingin Turunkan Kemiskinan Ekstrem hingga 3 Juta Penduduk
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan penjelasan saat berkunjung ke kantor redaksi Bisnis Indonesia, di Jakarta, Senin (13/7/2020). - Bisnis/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan rencana kerja pemerintah pada 2023 adalah meningkatkan produktivitas melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada tiga kebijakan prioritas.
“Pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang sesungguhnya kita inginkan pada tahun 2024 bisa mencapai 0 persen sampai 1 persen,” katanya usai sidang kabinet paripurna, Rabu (16/2/2022).
Suharso menjelaskan bahwa itu artinya tahun depan pemerintah harus menurunkan kemiskinan ekstrem sebanyak 2,5 juta sampai 3 juta penduduk.
Kebijakan selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah kesehatan dan pendidikan dan penanggulangan pengangguran.
Masih dalam prioritas kedua, tambah Suharso, pemerintah ingin ada pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
Lalu, ekonomi hijau. Ini karena Indonesia menargetkan emisi nol persen pada 2060. Oleh karena itu, pembangunan rendah karbon menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
Program terakhir adalah melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur, terutama yang paling dasar. Beberapa di antaranya adalah air bersih dan sanitasi.
“Sasaran pembangunan pada tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto] antara 5,3 persen hingga 5,9 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga mematok terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen. Tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen hingga 6 persen. Rasio gini 0,375 hingga 0,378.
“Indeks pembangunan manusia 73,29 hingga 7 3,35. Tingkat kemiskinan 7 persen hingga 8 persen dan indikator pembangunan adalah nilai tukar petani antara 103 hingga 105. Nilai tukar nelayan 105 hingga 107,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerap Melanggar Aturan, 4 Bule Rusia Dideportasi
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 1444, Awal Puasa Kamis 23 Maret 2023
Besaran Pesangon Karyawan PHK dan Pensiun Sesuai UU Cipta Kerja
Advertisement
Ada Promo Diskon Tiket Mudik KAI! Ini Rute-Rute Pilihannya
Link Download Jadwal Imsakiyah versi Muhammadiyah dan Pemerintah
Anies dan AHY Bertemu Lagi, Kode Capres-Cawapres Makin Kuat?
Bacaan Niat Puasa Ramadan Dalam Versi Arab dan Latin
Advertisement
Nyepi-Ramadan Berbarengan, Ini Aturan Tarawih Pertama di Bali
Daftar 6 Bandara yang Beroperasi 24 Jam Selama Mudik Lebaran 2023
Piala Lomba Dimintai Uang oleh Bea Cukai, Kemenkeu Minta Maaf
Imam Sudjarwo Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum PP PBVSI
Waspadalah! Ini Jam Rawan Tindak Kejahatan di Bulan Ramadan
Advertisement
Alasan Erick Thohir Jadi Cawapres Pilihan Teratas dari Masyarakat
Berita Pilihan
- Daftar 6 Bandara yang Beroperasi 24 Jam Selama Mudik Lebaran 2023
- Piala Lomba Dimintai Uang oleh Bea Cukai, Kemenkeu Minta Maaf
- Waspadalah! Ini Jam Rawan Tindak Kejahatan di Bulan Ramadan
- Viral! Anak Gusdur Curhat Petugas Bea Cukai Acak-Acak Kopernya
- Hari Raya Nyepi 2023: 1.466 Narapidana Hindu Dapat Remisi Khusus
Advertisement
Pengelolaan Sampah Lewat Inovasi Briket di Kota Jogja Terganjal Perda
Advertisement
Pesta Daging Iftar Ramadan di Horison Ultima Riss Malioboro Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- HUT Ke-39 Kota Mungkid, Pemkab Magelang Ajak Bergotong Royong Bangkit Bersama
- Ini Sembilan Aplikasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Magelang
- KPK Tetapkan Seorang Tersangka Baru Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja
- Maskapai Belum Ajukan Extra Flight Jelang Mudik Lebaran
- Jam Kerja ASN Saat Bulan Puasa 2023
- Dibuka Segera, Ini Panduan Mengisi Biodata UTBK SNBT 2023
- Jokowi Perintahkan TNI dan Polri Terus Mengawal Pembangunan di Papua
Advertisement
Advertisement
