Advertisement
Ganjar Terus Upayakan Membuka Ruang Dialog Untuk Warga Wadas yang Menolak
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. - Ist/dok Humas Pemprov Jateng
Advertisement
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkoodinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD terkait penyelesaian masalah pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo.
Ganjar mengatakan, Rabu (9/2) malam diskusi bersama Mahfud dilakukan secara virtual. Diikuti oleh seluruh stakeholder yang terlibat, Ganjar berharap ruang dialog terus dibuka untuk membeikan pemahaman pada warga yang masih menolak.
Advertisement
“Saya sampaikan ruang dialog yang harus dibuka dengan melibatkan banyak tokoh termasuk dari Komnas HAM. Itu kita sampaikan kepada beliau,” kata Ganjar ditemui di kantornya, Kamis (10/2).
Ganjar mengatakan, dalam forum dibahas tentang masih adanya warga yang menolak dengan berbagai faktor alasan.
“Terhadap kawan-kawan yang belum setuju, yang kemarin ada isu soal quarry, potensi lingkungan yang akan rusak, kondisi geologis yang ada di sana, saya kira itu butuh ruang untuk menjelaskan sehingga para ahli akan bisa diberikan ruang dan waktu untuk bisa menjelaskan kepada mereka,” jelas Ganjar.
Ganjar mengatakan, ruang dialog penting agar masyarakat yang kontra dan para ahli bisa saling menjelaskan dan mendengarkan.
“Maka pertemuan dengan kelompok yang kontra menurut saya menjadi penting, saya sampaikan juga kepada pak mahfud dan insyaallah sekarang dirumuskan agar ini semua nanti bisa terlaksana dan membuka ruang dialog seluas-luasnya,” katanya.
Ganjar menerangkan, pelaksanaan proyek ini tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Dialog terus dibuka sejak lama untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Hal ini, kata Ganjar, dilakukan juga demi meminimalisir gesekan seperti yang terjsdi sebelumnya.
“Jadi kita bekerjanya bukan nanti, sudah beberapa waktu yang lalu. Bahkan kemarin ada yang mengatakan kita masih terus bicara pak gub, ‘pak gub tidak usah tergesa-gesa dulu’, oke saya ikuti aja yang penting nanti bisa berkomunikasi untuk mereka bisa saling menyampaikan pikiran dan perasaannya,” tandasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
