Tuntut Ganti Dirut, Rencana Mogok Serikat Pekerja Pertamina Dinilai Sarat Muatan Politik

Harianjogja.com, JAKARTA—Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu , Tri Sasono, mengkritik rencana Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang akan melakukan mogok kerja dan menuntut pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

“Kawan-kawan FSPPB seharusnya lebih mengerti tentang tujuan berorganisasi dari serikat pekerja yang mana tujuan dari perjuangan pekerja adalah hak hak normatif untuk kesejahteraan para pekerja bukan untuk tujuan meminta mencopot direktur utama Pertamina,” ujar  Tri Sasono, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/12/2021).

Menurut pandangan Tri Sasono, pergantian direksi di BUMN bukan lagi ranah serikat pekerja, tetapi hak dari pemegang saham, yakni Kementerian BUMN. “Apalagi dengan ancaman pemogokan di Pertamina. Ini sudah sangat kontraproduktif nantinya,” ungkap Tri.

Tri menyatakan deadlock-nya dalam penyusunan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara manajemen dan serikat pekerja bisa diselesaikan dengan dialog.

“Apalagi kalau hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tingkat kesejahteran paling bagus,” ungkap dia.

FSP BUMN Bersatu meminta kepada para pekerja di Pertamina tidak mogok, apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang ketika stok BBM harus tersedia.

“Mogok sama saja sebagai bentuk sabotase kepada pemerintah,” kata Tri Sasono.

Menurut Tri Sasono, dalam persepsi publik, rencana aksi mogok FSPPB bisa dipandang bermuatan politis dan terkesan ada pesanan dari kelompok yang ingin menggantikan Dirut Pertamina dan bukan murni sebagai cara cara berjuang dari serikat pekerja.

“Perlu dicatat ya, selama ini justru Pertamina memiliki kinerja yang sangat bagus dan baik dalam kepemimpinan Direktur Utama PT Pertamina [Nicke Widyawati]. Terlebih di tengah kondisi pandemi seperti saat ini,” imbuh Tri Sasono.

Dia menyebutkan, pada Semester 1 tahun 2021, Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai Rp110,6 triliun. Sebanyak Rp70,7 triliun di antaranya adalah dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama. “Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan cara cara perjuangannya,” kata dia.

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyerukan aksi mogok kerja menuntut pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021. Aksi mogok kerja ini direncanakan akan berlangsung dari Rabu, 29 Desember 2021 mulai pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.

Aksi dapat diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat FSPPB kepada Menteri BUMN Republik Indonesia No. 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News