Retno Minta AS Lanjutkan Fasilitas GSP untuk Indonesia

Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi dan Mensesneg Pratikno melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu AS Anthony J. Blinken, Senin (13/12/2021) - BPMI Setpres - Lukas.
15 Desember 2021 11:47 WIB Nindya Aldila News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken agar tetap melanjutkan fasilitas GSP untuk Indonesia dan kerja sama di bidang ekonomi secara luas. Adapun fasilitas GSP adalah program penurunan tarif bea masuk yang diberikan oleh AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Indonesia juga telah menyampaikan harapan kiranya fasilitas GSP tetap dapat diberikan oleh AS. Kesempatan investasi di Indonesia sangat terbuka lebar, baik di bidang kesehatan, digital dan transisi energi," ujar Menlu Retno saat menyambut kunjungan Blinken di Jakarta pada Selasa (14/12/2021).

Angka perdagangan Januari-Oktober 2021 mencapai US$29,6 miliar yang mengalami kenaikan 33,9 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Adapun pada 2020, investasi AS di Indonesia mencapai US$749,7 juta. Pada 2021 periode Januari-September 2021 sudah mencapai US$1,3 miliar yang berarti meningkat 73 persen walaupun masih dalam hitungan 9 bulan.

Retno juga menyinggung soal tindak lanjut dari Supply Chain Summit di Glasgow, dimana Presiden Joko Widodo diundang oleh Presiden Joe Biden. Untuk itu, Indonesia mengusulkan pembentukan Task Force on Supply Chain.

Di bidang pembangunan, Indonesia mengapresiasi komitmen AS dalam Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact-2 untuk proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi, akses pendanaan serta kesetaraan gender dan pendanaan bagi UMKM perempuan.

Blinken menggarisbawahi komitmen yang kuat dengan Indonesia baik secara bilateral maupun dalam pendekatan Indo Pasifik.

"Kami mengambil langkah, memperdalam, dan memperkuat di antara dua negara di area yang berpengaruh terhadap masyarakat kita. Kita memperdalam kerja sama dalam bidang keamanan maritim, manajemen sumber daya, konservasi perikanan, aktivitas ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Blinken.

Menurutnya, fenomena perubahan iklim telah mengancam kehidupan laut sehingga kerja sama maritim menjadi sangat kritis.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia