Advertisement
Komnas HAM Tegaskan Hukuman Mati Terbukti Tak Efektif Berantas Korupsi
Terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat berjalan saat mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/9/2020). ANTARA FOTO - M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyatakan hukuman mati tidak terbukti efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurut dia, banyak negara membuktikan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi praktik korupsi.
Advertisement
"Contohnya ya, hukuman mati yang diberlakukan pada tidak pidana korupsi, nggak terbukti di negara-negara mana pun di dunia ini bahwa itu efektif untuk mengurangi praktik korupsi," kata Damanik saat dikonfirmasi, Sabtu (11/12/2021).
Di Indonesia sendiri baru baru ini ada bos PT Trada Alam Moneta Tbk. Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati oleh Jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi Asabri.
Taufan menyarankan jaksa tidak perlu melayangkan tuntutan hukuman mati. Menurut dia tuntutan hukuman mati tersebut hanya sebatas pencitraan kepada publik.
"Sebetulnya secara tidak eksplisit pemerintahan Jokowi, karena beberapa tahun terakhir kan sudah melakukannya, moratorium terhadap hukuman mati. Anehnya, kenapa diajukan lagi hukuman mati?" kata Damanik.
Damanik pun mencontohkan, negara-negara Skandinavia banyak yang sudah menghapuskan hukuman mati. Alhasil, tingkat korupsi di sana justru rendah.
"Jadi menurut saya, pembenahan sistemnya yang harus diperbaiki, penguatan sistem pemidanaan, pemberian hukuman yang maksimum gitu," ujarnya.
Lebih lanjut, Taufan menegaskan, dalam perspektif HAM, hukuman mati seharusnya dihapuskan.
"Jadi gerakan global itu adalah gerakan penghapusan hukuman mati. Indonesia termasuk negara yang sudah didorong untuk menghapuskan hukuman mati, karena memang itu tidak sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
Advertisement
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Advertisement
Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Berita Pilihan
Advertisement
Juara Nasional dan Internasional, 828 Pelajar DIY Diberi Penghargaan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Advertisement
Advertisement
