Advertisement
Tunda Bayar Gaji dan Kurangi Karyawan, Angkasa Pura I Goyah?
Salah satu sudut terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/6). - Bisnis/Yustinus Andry
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memutuskan menunda pembayaran gaji dan tunjangan, serta berencana mengurangi jumlah karyawan secara bertahap akibat dampak pandemi Covid-19.
Direktur SDM dan Umum Angkasa Pura I M. Arifin Firdaus menjelaskan penundaan pembayaran gaji tersebut karena adanya pengurangan biaya transportasi sejalan dengan pemberlakukan work from home (WFH) dan work from office (WFO) sebesar 25 persen.
Advertisement
BACA JUGA : Sepi Penumpang & Merugi, YIA Bakal Kurangi Jumlah
"Kami memang melakukan penundaan pembayaran beberapa tunjangan yang seharusnya menjadi hak karyawan, termasuk juga penundaan terhadap pembayaran gaji," ujarnya dalam konferensi pers virtual yang dikutip, Kamis (9/12/2021).
Berdasarkan prognosa AP I pada akhir tahun ini masih akan membukukan kerugian senilai Rp3,24 triliun. Belum lagi, jumlah penumpang di 15 bandara di bawah pengelolaan AP I menurun signifikan atau hanya berkisar di angka 20.000-30.000 per hari.
Di sisi lain, perusahaan berencana mengurangi jumlah karyawan baik di kantor pusat maupun cabang. AP I melakukan perampingan jumlah jabatan dengan mengubah dan menggabungkan struktur organisasi yang punya kesamaan penugasan.
Seiring dengan hal tersebut, perseroan juga tidak akan melakukan rekruitmen baru untuk menggantikan karyawan yang sudah memasuki usia pensiun.
Kemudian, AP I akan memperhitungkan kembali kebutuhan jumlah SDM di masing-masing kantor cabang, yang berlaku baik bagi karyawan tetap maupun kontrak (outsourcing).
BACA JUGA : Alasan Pandemi, AP I Minta Diskon Bayar Pajak Rp10 Miliar
Lantaran penundaan itu, AP I mencatatkan tambahan utang November 2021, yang bila dijumlahkan dengan penundaan pembayaran perusahaan kepada karyawan dan supplier, maka utang yang dicatatkan perseroan mencapai Rp4,7 triliun.
Sementara itu, utang perusahaan kepada kreditur dan investor sebesar Rp28 triliun. Secara total, utang perusahaan hingga November tahun ini mencapai Rp32,7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
