Advertisement
Beberkan Penyebab Pungli, Anies: Keserakahan Tidak Ada Obatnya!
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan disela-sela penandatanganan kerja sama (MOU) proyek pembangunan MRT fase 2A dan lingkup kerja CP201 di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (17/2/2020). - ANTARA / M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan alasan praktik pungutan liar (pungli) masih marak terjadi hingga saat ini.
Anies mengatakan masih maraknya peristiwa pungli disebabkan sejumlah faktor. Pertama, faktor kebutuhan ekonomi; kedua, keserakahan; ketiga faktor sistem.
Advertisement
Terkait dengan faktor pertama, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah memberikan tunjangan kepada jajarannya yang mencukupi untuk hidup layak sehingga kebutuhan tidak lagi menjadi alasan.
BACA JUGA : Ijazah Ribuan Murid di DIY Ditahan Sekolah
Untuk faktor sistem, sambungnya, hampir seluruh sistem di Jakarta sudah didigitalisasi, baik proses perijinan maupun proses pelayanan yang hampir seluruhnya beroperasi secara digital. Bahkan, lanjutnya, aplikasi JAKI bisa digunakan untuk melaporkan peristiwa-peristiwa di Jakarta.
"Namun, untuk faktor keserakahan, ini tidak ada obatnya. Keserakahan itu bisa dihentikan dengan rasa takut," kata Anies di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Untuk memberantas Pungli, Pemprov DKI Jakarta melakukan pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas dari pungutan liar (pungli).
Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, salah satunya bebas dari pungli.
BACA JUGA : Satgas Saber Pungli Sambangi Kantor Imigrasi Yogyakarta
Dia mengungkapkan bahwa Pemprov DKI telah melakukan 819 kegiatan pencegahan aksi pungutan liar (pungli). Selain pencegahan, Pemprov juga melakukan 704 kegiatan intelijen untuk memberantas aksi pungli di Ibu Kota.
Lebih lanjut, dia mengatakan kegiatan pencegahan dan intelijen tersebut juga diikuti dengan penindakan sebanyak 305 kegiatan serta 250 kegiatan yustisia.
"Seperti yang diketahui, upaya ini tidak bisa dikerjakan sendirian dan kami berharap ini bisa dilakukan terus. Hal itu menunjukkan ada keseriusan," ujarnya.
Dia berharap melalui upaya tersebut Jakarta sebagai pusat perekonomian pusat pemerintahan dan pintu gerbang internasional untuk masuk ke Indonesia, bisa menjadi Kota yang bebas dari praktik pungutan liar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menlu Inggris David Lammy Janjikan Dukungan untuk Suriah
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Advertisement
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
Advertisement
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
