Advertisement
Pemkot Jogja Hentikan Relaksasi Retribusi Pasar Tradisional
Bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Yogyakarta. - Antara/Eka AR
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Perdagangan menghentikan kebijakan relaksasi retribusi bagi pedagang pasar tradisional.
Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja, Yunianto Dwi Sutono, salah satu pertimbangannya karena geliat perekonomian pasar tradisional mulai meningkat.
Advertisement
"Aktivitas pasar tradisional sudah kembali ramai dan bisa dikatakan pulih sehingga kebijakan relaksasi pembayaran retribusi pun dicabut," kata Yunianto, Kamis (11/11/2021).
Penghentian relaksasi pembayaran retribusi yang dimulai November ini dimungkinkan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Terlebih, saat PPKM di DIY sudah level dua atau lebih rendah.
Saat ada kebijakan relaksasi retribusi, Dinas Perdagangan Kota Jogja memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa pengurangan 25 sampai 75 persen dari ketetapan. Namun kini pedagang harus membayar retribusi secara penuh.
Baca juga: KPPU Telurusi Dugaan Monopoli Bisnis Tes PCR
"Kami akan tetap melakukan evaluasi terkait kondisi di pasar tradisional. Jika memang relaksasi kembali dibutuhkan oleh pedagang, maka bisa diterapkan kembali," kata Yunianto.
Relaksasi retribusi bermula saat pandemi awal-awal Covid-19 masuk Jogja, sekitar April 2020. Nilai relaksasi bervariasi, sesuai jenis dan lebar tempat berdagang. Ada yang mendapat pengurangan 25, 50 sampai 75 persen. Relaksasi berlaku untuk 30 pasar tradisional se-Kota Jogja.
Pemberian relaksasi retribusi bagi pedagang pasar tradisional ini sebagai upaya meringankan beban pedagang di pasar tradisional. Kala itu, dampak pandemi cukup terasa pada kegiatan jual beli.
Nilai relaksasi terus dievaluasi sesuai perkembangan penularan Covid-19 dan status penanganan. Sehingga tidak semua pasar tradisional kemudian menerima relaksasi.
Adapun target penerimaan daerah dari retribusi pedagang pasar pada tahun ini sekitar Rp10 miliar. Nilai ini tidak berbeda jauh dibanding realisasi tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
- Hujan Siang-Malam dan Ada Petir, Cek Prakiraan Cuaca Boyolali Rabu 24 April
- Waspada Hujan Petir di Klaten Sore Ini, Simak Prakiraan Cuaca Rabu 24 April
- Wonogiri Siap-siap Hujan Siang hingga Malam, Cek Prakiraan Cuaca Rabu 24 April
- Nathan Tjoe Aon Gabung Lagi, STY Yakin Kejutkan Korsel Jumat Dini Hari
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Rabu 24 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
