Polri Siapkan Payung Hukum untuk Rekrut 56 Bekas Pegawai KPK

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. - Antara/Laily Rahmawaty
10 November 2021 23:07 WIB Setyo Aji Harjanto News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA -Polri sedang mempersiapkan payung hukum terkait perekrutan 56 mantan pegawai KPK yang dipecat lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan perekrutan eks penggawa komisi antirasuah perlu dipersiapkan legalitasnya.

"Semua dipersiapkan sehingga ketika dilakukan rekrutmen dapat dijaga legalitasnya. Ini yang perlu disiapkan secara matang mudah-mudahan bisa diselesaikan baik polri, BKN, dan kemenpan RB. Kita tunggu saja," kata Rusdi, Rabu (10/11/2021).

Rusdi belum merinci payung hukum yang dimaksud. Hanya saja, Rusdi memastikan segala proses rekrutmen di tubuh Pilti memiliki dasar legalitas berupa payung hukum.

"Nanti dilihat. Di lingkungan Polri bagaimana proses rekrutmen itu ada dasar hukumnya. Sehingga ketika proses berjalan di internal polri, polri memiliki payung hukum sehingga segala sesuatu yang dilakukan Polri dapat dijaga legalitasnya," paparnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menarik 56 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Korps Bhayangkara.

Sigit menjelaskan pihaknya sudah mengusulkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan hasilnya mendapatkan respon positif dari Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg).

"Kemarin, tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," tutur Sigit dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (28/9).

Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, Bareskrim Polri membutuhkan tenaga lebih banyak untuk menuntaskan sejumlah perkara tindak pidana korupsi di Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Bareskrim Polri.

BACA JUGA: PNS di Sulsel Wajib Baca Al-Qur'an dan Berhenti Kerja saat Azan

"Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan ada upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan Covid dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain," katanya.

Sigit optimistis 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut memiliki rekam jejak sekaligus pengalaman yang baik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

"Tentunya itu sangat bermanfaat untuk perkuat  jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," ujarnya.

https://youtu.be/eHDGJ50TJqI

Sumber : Bisnis.com