Ternyata Ini Alasan Biaya Tes PCR Tak Ditanggung Pemerintah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tes PCR secara cuma-cuma atau gratis. Terkecuali untuk testing warga yang diketahui kontak erat dan orang yang terindikasi atau suspect Covid-19.
Sementara untuk testing secara menyeluruh di luar hal itu, masyarakat tetap ditarik biaya. Adapun testing gratis untuk warga kontak erat dan suspect itu dilaksanakan di puskesmas.
"Memang anggarannya tidak ada di kami pak sekarang, jadi untuk tahun ini agak sulit. Yang kami miliki adalah anggaran untuk tes PCR yang sifatnya suspect dan kontak erat datang ke puskesmas itu sudah digratiskan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021).
Budi menuturkan, testing berupa tes PCR yang bersifat epidemiologis dilakukan di puskesmas memang biaya ditangggung oleh negara.
Baca juga: Malioboro Padat Manusia, Pemkot Jogja Kewalahan
"Tapi kalau testingnya bukan yang bersifat epidemiologis atau sifatnya screening itu tidak ditanggung negara. Dan kalau ditanggung negara tidak ada anggarannya," ujar Budi.
Budi menerangkan secara medis seperti yang dikutip dari para epedemiolog, testing yang benar adalah testing terhadap suspect dan orang yang kontak erat seperti yang dilakukan di puskesmas.
"Nah ini tadi juga didiskusikan oleh bapak Presiden waktu rapat dan kami minta mengkaji kembali apakah kita ingin kembali ke testing epidemiologis yang memang secara oleh para epidemiologi bilang benar, tapi kelemahannya adalah disiplin kita pak. Jadi orang-orang kita tuh begitu sudah turun, dia kontak erat mau dites gak mau dan dipaksa kita gak ada leverage-nya," tandas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

ASN Ramai-Ramai Reservasi Buka Bersama, PHRI DIY: Kami Menolak Larangan Presiden
Advertisement

Ingin Buka Puasa di Hotel? Ini 3 Rekomendasi Tempat di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Di Terminal Ini, Tiket Bus Sudah Naik Harga hingga 2 Kali Lipat
- Tingkat Kesukaan Publik kepada Anies Menurun, Ini Penyebabnya
- Alasan Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama: Pejabat Sedang Disorot
- Aturan Anyar, PNS Meninggal Dunia Kini Dapat Manfaat Asuransi Rp8 Juta
- Muhammadiyah Sebut Pejabat Sebaiknya Tak Dilarang Buka Puasa Bersama
- Tolak UU Cipta Kerja Disahkan, Partai Buruh Soroti Poin-Poin Ini
- Ini Link Download UU Cipta Kerja
Advertisement