Advertisement
Ternyata Ini Alasan Biaya Tes PCR Tak Ditanggung Pemerintah
Foto ilustrasi. - ANTARA FOTO/Jojon
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tes PCR secara cuma-cuma atau gratis. Terkecuali untuk testing warga yang diketahui kontak erat dan orang yang terindikasi atau suspect Covid-19.
Sementara untuk testing secara menyeluruh di luar hal itu, masyarakat tetap ditarik biaya. Adapun testing gratis untuk warga kontak erat dan suspect itu dilaksanakan di puskesmas.
Advertisement
"Memang anggarannya tidak ada di kami pak sekarang, jadi untuk tahun ini agak sulit. Yang kami miliki adalah anggaran untuk tes PCR yang sifatnya suspect dan kontak erat datang ke puskesmas itu sudah digratiskan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021).
Budi menuturkan, testing berupa tes PCR yang bersifat epidemiologis dilakukan di puskesmas memang biaya ditangggung oleh negara.
Baca juga: Malioboro Padat Manusia, Pemkot Jogja Kewalahan
"Tapi kalau testingnya bukan yang bersifat epidemiologis atau sifatnya screening itu tidak ditanggung negara. Dan kalau ditanggung negara tidak ada anggarannya," ujar Budi.
Budi menerangkan secara medis seperti yang dikutip dari para epedemiolog, testing yang benar adalah testing terhadap suspect dan orang yang kontak erat seperti yang dilakukan di puskesmas.
"Nah ini tadi juga didiskusikan oleh bapak Presiden waktu rapat dan kami minta mengkaji kembali apakah kita ingin kembali ke testing epidemiologis yang memang secara oleh para epidemiologi bilang benar, tapi kelemahannya adalah disiplin kita pak. Jadi orang-orang kita tuh begitu sudah turun, dia kontak erat mau dites gak mau dan dipaksa kita gak ada leverage-nya," tandas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jelang Libur Waisak, 368.470 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Antisipasi lalu Lintas Disiapkan Antisipasi Macet di Jalur Puncak-Cipanas
TNI Tegaskan Pengamanan Kejaksaan Dilakukan Terukur
Advertisement
62 Orang Tewas dan 50 Hilang Akibat Banjir di Kongo Timur
LKPP: Kementerian Lembaga Wajib Gunakan Produk Lokal TKDN 40 Persen
KSAD Terbitkan Perintah Prajurit TNI Amankan Kejaksaan Seluruh Indonesia
Libur Panjang Waisak: Tol Trans Jawa Ramai Lancar
Sektor Pariwisata Jadi Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi Jateng
Advertisement
2.113 Jemaah Calon Haji Tiba di Madinah
Ratusan Preman Ditangkap dalam Operasi Serentak di Jawa Tengah
Sekjen PBB Sambut Positif Gencatan Senjata India-Pakistan
Viral Pengamen Rusak Bus Primajasa, 1 Pelaku Diringkus dan 1 Orang Buron
Kemenkopolkam: Berantas Premanisme Berkedok Ormas Lewat Penindakan Hukum
Advertisement
Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
Berita Pilihan
- Jelang Libur Waisak, 368.470 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
Advertisement
Tanah Tutupan di Bantul Sudah Bersertifikat, Warga Tuntut Ganti Rugi JJLS
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makanan untuk Jemaah Haji Indonesia Disajikan dalam Empat Warna Wadah
- Donald Trump Sebut India dan Pakistan Sepakat Gencatan Senjata karena Mediasi Amerika Serikat
- Gencatan Senjata India dan Pakistan Resmi Dimulai
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
- Kemenkopolkam: Berantas Premanisme Berkedok Ormas Lewat Penindakan Hukum
- Viral Pengamen Rusak Bus Primajasa, 1 Pelaku Diringkus dan 1 Orang Buron
Advertisement
Advertisement
