Dianggap Tak Bermanfaat, Stafsus Milenial Presiden Dinilai Sekadar Kosmetik

Harianjogja.com, SOLO - Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai keberadaan mereka  tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat dan hanya membebani keuangan negara melalui gaji yang diterimanya setiap bulan.

Salah satu yang menyoroti keberadaan Stafsus Milenial tersebut adalah anggota DPR Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan keberadaan stafsus tersebut tak ubahnya hanya sekadar kosmetik,

"Dari sejak dilantik mereka hanya sekedar kosmetik," tulis Fadli di akun Twitternya, Minggu (31/10/2021).

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

Sebelumnya, komentar serupa juga dilontarkan oleh pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi.

Ia menilai peran para staf khusus milenial ini tak terlalu dirasakan oleh publik.

Stafsus milenial justru kerap memunculkan polemik dan malah menjadi beban presiden. 

"Demi menjaga marwah istana dan public trust, sebaiknya seluruh staf khusus milenial mengundurkan diri saja atau Presiden Jokowi membubarkan saja staf khusus milenial yang odong-odong ini,” ujar Ari beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kehadiran Stafsus Milenial itu tak lebih dari etalase politik untuk menunjukkan bahwa Jokowi merupakan presiden milenial.

Pada saat dilantik pada November 2019 lalu, seperti diketahui sedikitnya ada tujuh orang stafsus milenial yang ditugaskan membantu Presiden Jokowi.

Mereka adalah Andi Taufan Garuda Putra (32 tahun) selaku CEO Amartha MicroFintech; Putri Indahsari Tanjung (23 tahun) selaku CEO Creativepreneur dan Chief Bussiness Officer Kreafi; Adamas Belva Syah Devara (29 tahun), CEO Ruangguru.

Selanjutnya Ayu Kartika Dewi (36 tahun) merupakan pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke; Gracia Billy Mambrasar (31 tahun) selaku CEO Kitong Bisa ; Angkie Yudistia (32 tahun) pendiri Thisable Enterprise; dan Aminuddin Maruf (33 tahun) mantan santri yang pernah menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016.

Belakangan, Andi Taufan Garuda menuai polemik karena melayangkan surat berkop  Sekretariat Kabinet tertanggal 1 April 2020 kepada para camat untuk mendukung kerjasama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19. 

Andi dinilai memanfaatkan jabatannya melancarkan program kerjasama perusahaannya dengan pemerintah.

Andi sudah meminta maaf dan menarik kembali suratnya itu. Setelah itu, dia bergeming. Istana juga menyatakan telah menegur Andi atas perbuatannya.

Setelah Andi, Belva Devara juga menjadi sorotan karena Ruangguru menjadi mitra pemerintah dalam program pelatihan online kartu prakerja. Meski membantah adanya konflik kepentingan, Belva akhirnya memilih mundur dari jabatan Stafsus Jokowi.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten, Staf Khusus Milenial juga mendapatkan hak bulanan sebesar Rp 51 juta. Gaji mereka setara dengan pejabat eselon I.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com