Pemerintah Akan Perluas Penerima Bantuan Subsidi Upah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat Bisnis Indonesia Award (BIA) 2021 di Jakarta, Rabu (15/9/2021). - JIBI/Bisnis.com/Eusebio Chrysnamurti
27 Oktober 2021 06:37 WIB Dany Saputra News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sejumlah program bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 akan diperluas cakupannya.

Pada konferensi pers, Selasa (26/10/2021), Airlangga mengatakan program bantuan subsidi upah (BSU) akan diperluas, tidak hanya kepada yang terdampak oleh PPKM level 3-4. Perluasan ditujukan untuk 1,6 juta sasaran pekerja.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini mengatakan bahwa terdapat sisa dari BSU sebesar Rp1,7 triliun, sehingga penerima BSU diperluas.

"Tentu dengan ada sisa anggaran ini akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dan jumlah anggarannya Rp1,6 triliun," kata Airlangga secara virtual.

Airlangga mengatakan sisa anggaran ini datang dari penyaluran BSU untuk penerima yang terdampak PPKM level 3-4 pada Juli-Agustus lalu.

"Beberapa yang tadi diputuskan adalah Bantuan Subsidi Upah di mana ini diperluas, yang semula hanya untuk mereka yang dikenakan PPKM level 4 dan 3, target penerimanya adalah 8.783.350 dengan dipanya Rp8,7 triliun," kata Airlangga.

Selain itu, rapat terkait dengan PC-PEN sebelumnya telah memutuskan untuk top-up Kartu Sembako. Top-up, tambah Airlangga, akan menggunakan dana optimalisasi dari Kementerian Sosial.

Menurutnya, untuk periode November-Desember mendatang top-up Kartu Sembako akan dilakukan selama tiga bulan sebesar Rp300.000 untuk masing-masing penerima.

"Masing-masing Rp300.000 pada 35 kabupaten priroitas terutama untuk penanganan kemiskinan esktrem. Nanti di Desember akan dilakukan Sensus Kemiskinan oleh BPS, di 35 kabupaten tersebut," pungkas Airlangga.

Adapun, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga saat ini mencapai RRp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu Rp744,77 triliun.

Sumber : JIBI/Bisnis.com