Advertisement
Wamen Sebut Pelita Air Bakal Gantikan Garuda, Serikat Karyawan Ketar-Ketir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) mengkhawatirkan pernyataan pemerintah yang menyatakan membuka opsi kepailitan bagi PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan rencana penyiapan Pelita sebagai maskapai penerbangan berjadwal.
Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty menyebutkan bahwa pernyataan tersebut melukai perasaan seluruh karyawan Garuda Indonesia Group dan keluarga serta para pelanggan.
Advertisement
“Pernyataan Wamen BUMN tersebut sangat melukai perasaan jutaan pelanggan dan pecinta Garuda Indonesia yang selama ini loyal menggunakan jasa Garuda Indonesia karena mereka merasakan kenyamanan dalam hal safety, security, dan service. Pernyataan tersebut juga sangat melukai perasaan seluruh karyawan Garuda Indonesia Group dan keluarganya," ujarnya melalui keterangan resmi dikutip, Minggu (23/10/2021).
Menurutnya, jika dicermati sejak awal pembicaraan rencana penyelamatan Garuda Indonesia, sudah terlihat ada keanehan karena ada dua cara pandang yang berbeda, dimana Komisi VI DPR-RI menyarankan penyelamatan Garuda Indonesia melalui opsi 1 yaitu internal Manajemen Garuda Indonesia harus melakukan proses restrukturisasi utang dengan cara melakukan negosiasi langsung secara maksimal dengan pihak lessor, kreditur, dan vendor.
Komisi VI DPR-RI juga menyatakan akan mendukung penuh Pemerintah untuk membantu memberikan pinjaman modal kerja untuk kelangsungan operasional Garuda Indonesia. Opsi yang dipilih Komisi VI DPR-RI ini tidak berpotensi Garuda Indonesia bisa dipailitkan.
Namun Direktur Utama Garuda Indonesia, sebutnya, tidak setuju dengan saran Opsi 1 Komisi VI DPR-RI tersebut karena Direktur Utama lebih memilih opsi 2 dimana proses restrukturisasi hutang dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian ke Pengadilan Niaga melalui PKPU meski opsi ini membuat Garuda berisiko dapat dipailitkan oleh kreditur.
“Sejak awal kami Serikat Karyawan Garuda Indonesia sangat mendukung saran opsi I Komisi VI DPR/RI dan juga dari awal kami menyatakan menolak opsi 2 yang dipilih oleh manajemen Garuda Indonesia,” terangnya.
Selain itu, paparnya, keanehan kedua nampak pada saat manajemen Garuda Indonesia sedang mempersiapkan pengajuan permohonan PKPU. Tiba-tiba muncul permohonan lebih awal ke PKPU oleh mitra kerja sama Garuda Indonesia yaitu My Indo Airlines yang memiliki hutang kepada Garuda Indonesia yang nilainya kurang lebih Rp6 milliar.
“Kondisi ini menjadi tanda tanya besar buat kami, mengapa hutang My Indo Airlines yang hanya kurang lebih Rp6 miliar tidak dilakukan negosiasi secara langsung tanpa harus melalui PKPU dalam penyelesaiannya,” ujarnya.
Tomy juga menyinggung usulan kepailitan dapat melukai perasaan sejumlah masyarakat Aceh yang disebut telah menyumbangkan harta kepada Presiden Soekarno untuk pembelian pesawat pertama RI-001 Seulawah.
Dia mengimbau agar semua stakeholder tidak membuat pernyataan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Garuda.
"Kami berharap kepada semua stakeholder termasuk Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi menurunnya kepercayaan pihak-pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Garuda Indonesia dan juga kepercayaan para pelanggan setia dan karyawan Garuda Indonesia Group," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membenarkan rencana untuk menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai berjadwal nasional menggantikan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA)
Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menjelaskan rencana tersebut telah disiapkan untuk mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani oleh maskapai dengan jenis layanan penuh tersebut tak berjalan mulus. Tiko, sapaan akrabnya, menjelaskan kondisi arus kas dan operasi harian maskapai pelat merah tersebut sangat minim.
Jadwal dan Frekuensi penerbangan emiten berkode saham GIAA tersebut sangat bergantung terhadap kebijakan pembatasan pergerakan. Menurutnya, kondisi Garuda pun semakin rentan dengan arus kas yang kian tipis apabila timbul kebijakan pengetatan pergerakan kembali ke depannya.
"Benar [Pelita dipersiapkan menjadi pengganti Garuda] karena kalau recovery penumpang udara meningkat, akan terjadi shortage serius jumlah pesawat di Indonesia. Ini karena banyak sekali pesawat yang digrounded oleh lessor,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Tak Hanya Flyover, Pemkab Klaten juga Usulkan Pembangunan Underpass & Skybridge
- Atasi Permasalahan Stunting, Pemkab Magetan Miliki Program Anak Asuh
- 27 Tahun di Perbankan, Pengusaha Kuliner Ini Siap Maju Jadi Calon Bupati Klaten
- Elektabilitas Tinggi, Ita Belum Putuskan Maju Lagi di Pilwalkot Semarang 2024
Berita Pilihan
- Kemenparekraf Ingin Iuran Pariwisata dari APBN
- Tiga Ribu Lebih WNI Terjerat Online Scam Sejak 2021
- 66 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Dua Rutan Dinonaktifkan
- Kerusakan Akibat Gempa Garut Terjadi di Empat Kabupaten, Terparah Bandung
- Perhatikan! Per 1 Mei 2024 Pengajuan Berkas Kasasi dan PK di MA Wajib Daring
Advertisement
Jelang Laga Terakhir Liga 1 Kontra Persib, Pelatih PSS: Ini Laga Hidup Mati Kami
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kabar Susunan Kabinet Prabowo, Gerindra: Belum Ada yang Resmi
- Tiga Ribu Lebih WNI Terjerat Online Scam Sejak 2021
- Mandi di Pantai, 2 Pelajar Ditemukan Meninggal Dunia
- 2 Penambang Tertimbun Galian Batubara, Basarnas Terjunkan Tim Evakuasi
- Prabowo Puji Jokowi: Betapa Besar Pak Presiden Siapkan Saya
- Bengkel Motor di Cilangkap Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp500 Juta
- Presiden Jokowi Teken UU DKJ, Peralihan Status Ibu Kota dari Jakarta ke IKN
Advertisement
Advertisement