Advertisement
Anies Baswedan Dideklarasikan Capres 2024
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memegang penghargaan Sahabat Saksi dan Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Selasa (31/8/2021) malam. - Instagram @aniesbaswedan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Deklarasi dukungan untuk capres pada Pemilu 2024 sudah bermunculan.
Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur Anies Baswedan untuk maju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang.
Advertisement
Alasan deklarasi tersebut karena Anies dinilai berhasil pimpin DKI Jakarta dengan baik. Hal itu disampaikan dalam deklarasi yang dilakukan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (20/10/2021).
“Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, mendeklarasikan dengan ini mendukung penuh Bapak Anies Rasyid Baswedan maju sebagai Presiden RI,” kata Koordinator Deklarator ANIES, Laode Basir dalam pernyataannya yang ditayangkan di Youtube Salwa TV Official, Rabu (20/10/2021).
Laode mengatakan, kegiatan ini bermula dari diskusi 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Pihaknya, kata dia, banyak melakukan diskusi untuk mengkaji perkembangan yang ada di Jakarta. Menurutnya, ada banyak komunitas yang terlibat berdiskusi soal perkembangan Jakarta selama dipimpin Anies.
BACA JUGA: Capaian Vaksinasi Massal Polres Magelang Tembus 100.000 Orang
"Di masing-masing kami ada kelompok kelompok diskusi mengkaji perkembangan yang ada di Jakarta yang kemudian kami berkumpul dengan tema diskusi pada sekitar seminggu yang lalu refleksi kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan di Jakarta," ucapnya.
Laode menyebut Anies Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Dia menyebut Anies mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan transparan.
"Ada satu kata kunci yang menjadi kesepakatan kami bahwa Bapak Anies Rasyid Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Apa instrumen keberhasilan ini? Sangat banyak yang bisa kita sebut," ungkap Laode.
"Kita bisa ungkap di Agustus kemarin Jakarta kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan pemerintah yang akuntabel, yang transparan, dan banyak penghargaan-penghargaan lain," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
