Advertisement
Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Dinilai Tak Punya Reputasi Ilmiah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto memperkirakan kinerja inovasi Indonesia akan terus merosot pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), empat lembaga penelitian non-kementerian (LPNK), dan empat puluh empat badan penelitian pengembangan di kementerian teknis ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan BRIN akan disibukkan oleh urusan konsolidasi kelembagaan, SDM, anggaran dan aset. Upaya ini akan semakin rumit, bila terjadi politisasi, karena Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarno Putri yang baru dilantik adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga ketua umum partai politik.
Advertisement
BACA JUGA : Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Apa Tugas
“Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN tersebut adalah Ketum Parpol, yang dikenal tidak mempunyai reputasi ilmiah yang mumpuni. Jadi menjadi wajar, kalau kita khawatir terjadi politisasi riset,” tegas Mulyanto melalui pesan instan, Senin (18/10/2021).
Mulyanto menjelaskan bahwa BRIN akan menghadapi masalah kepemimpinan karena sekarang ini para akademisi dan peneliti sudah terlanjur tidak percaya dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan BRIN. Kepemimpinan BRIN saat ini dinilai bersifat politis dan ideologis.
“Setidaknya para ahli mempertanyakan alasan pemerintah menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Padahal kaitan BPIP dengan BRIN ini terpaut jauh,” jelasnya.
Menurut Mulyanto, BRIN merupakan badan riset inovasi yang harusnya bekerja secara independen berdasarkan prinsip dan metodologi ilmiah teknis yang obyektif dan rasional. Sementara BPIP sangat ideologis.
BACA JUGA : Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Harta
Apabila mau dikaitkan, tambah Mulyanto, pasti ada hubungannya. Akan tetapi terlalu dipaksakan. Bukan hanya BRIN, semua kementerian dan lembaga secara filosofis dasar hukumnya juga sudah berdasarkan Pancasila.
“Saya melihat sedikitnya ada tiga permasalahan besar yang tidak mudah diselesaikan BRIN kalau tidak ada konsolidasi yang kuat. Pertama, masalah kepemimpinan. Kedua, masalah kelembagaan, dan ketiga masalah pelaksanaan program,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kondisi Medan Tak Stabil, Pencarian Korban di Gunung Kuda Cirebon Dihentikan
- Main Proyek dan Salah Gunakan Wewenang, Dua Pejabat di Kementerian Pertanian Dipecat
- Empat Korban yang Diduga Tertimbun di Gunung Kuda Cirebon Belum Ditemukan
- Kedapatan Berjudi 13 Orang Dihukum Cambuk di Depan Umum oleh Kejaksaan Negeri Bireuen Aceh
- Tahun Ajaran Baru Ada Jam Malam di Jawa Barat, Guru Dilarang Kasih PR
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Kamis 5 Juni 2025, dari Stasiun Palur sampai Stasiun Tugu Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PPIH Tegaskan Jemaah Haji Tak Dikenakan Biaya Murur dan Safari Wukuf Lansia Khusus
- Wamen PU Diana Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Mantan Pejuang Timor Timur
- Kecelakaan Beruntun di Exit Toll Purwodadi Pasuruan, 2 Orang Tewas dan 6 Terluka
- Jemaah Calon Haji Diimbau Lakukan Pelemparan Jumrah di Mina Sesuai Jadwal
- Otoritas IKN: Kami Berkomitmen Hadirkan Sistem Kemudahan Berinvestasi
- Kasus Covid-19 Muncul Lagi! Kemenkes Siapkan Fasyankes Antisipasi Lonjakan
- PDIP Merespons Surat Usulan Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI
Advertisement
Advertisement