Jokowi Sentil BUMN: Sakit Ditambahi PMN, Enak Sekali!

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - Pool
17 Oktober 2021 09:17 WIB Fitri Sartina Dewi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil BUMN yang seringkali mendapatkan proteksi dari pemerintah dan disuntik penyertaan modal negara (PMN).

Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan lagi memberikan proteksi kepada BUMN dengan kondisi menurun atau kategori sakit. Menurutnya, BUMN terlalu sering menerima PMN sehingga manja dan sulit berkompetisi.

"Kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN-nya banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali! Dan, akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021).

Jokowi juga memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada BUMN. Menurutnya, pengelolaan BUMN harus dilakukan secara profesional.

"Ya bagaimana profesionalisme, kalau itu tidak dijalankan? Jadi, tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi itu sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri [BUMN], yang namanya proteksi-proteksi itu," ujarnya.

Jokowi juga menyoroti rumitnya birokrasi di BUMN. Dia menyinggung masalah perizinan pembangkit listrik yang membutuhkan sampai 259 izin.

"Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja, itu izin, dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin sepuluh koper ada itu. Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Ada yang tujuh tahun, ngadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas," tegasnya.

Kepala Negara mengatakan birokasi dan perizinan yang rumit akan membuat para investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta agar persoalan tersebut segera diatasi.

"Misalnya di PLN, sampai bertele-tele seperti itu. Enggak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. [investor] Lari semua," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Jokowi juga mengungkapkan bahwa sebetulnya dirinya sudah memerintahkan sejak tujuh tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengonsolidasikan, mereorganisasi BUMN yang saat itu dinilainya terlalu banyak.

"Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, [dulu] ada 108 [BUMN], sekarang sudah turun menjadi 41 [BUMN], ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik. Yang paling penting, ke depan, yang ingin kita bangun adalah nilai-nilai, core value," ungkapnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia