Myanmar Tidak Diundang di KTT pada Oktober, Ini Alasannya

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (kanan) menghadiri KTT ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu (24/4/2021). KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO - Setpres/Muchlis Jr
17 Oktober 2021 04:27 WIB Nindya Aldila News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Brunei Darussalam sebagai Ketua Asean 2021 memutuskan tidak mengikutsertakan Myanmar pada KTT Asean ke-38 dan 39 dan meminta negara tersebut untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya terlebih dahulu.

Kendati menggarisbawahi bahwa Myanmar tetap menjadi anggota keluarga Asean yang penting, situasi di Myanmar telah berdampak pada keamanan kawasan dan juga persatuan, kredibilitas, dan sentralitas Asean.

"Khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa negara anggota Asean merekomendasikan agar Asean memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal sesuai dengan kehendak rakyat Myanmar," seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam, Jumat (15/10/2021).

Ketua Asean juga menyinggung masih belum cukupnya progres dari Myanmar dalam melaksanakan 5 Poin Konsensus yang dirumuskan bersama Asean pada saat pertemuan di Jakarta pada April.

Asean berpandangan bahwa Utusan Khusus Asean juga harus menghindari keterlibatan dengan pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum, seperti Daw Aung San Suu Kyi dan U Win Myint, serta mereka yang dinyatakan sebagai entitas ilegal dan melanggar hukum, seperti Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan Tentara Pertahanan Rakyat (PDF).

Asean tidak mencapai kesepakatan untuk menerima permintaan perwakilan NUG sebagai representatif dari Myanmar untuk bergabung pada Asean Summits ke-38 dan 39 pada Oktober 2021. Hal ini berarti bahwa pemimpin junta Myanmar juga dikecualikan.

Seperti diketahui, Asean memiliki prinsip untuk tidak mencampuri urusan anggota lain dan lebih mengutamakan pendekatan.

"Rapat menerima keputusan untuk mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar pada KTT mendatang, sambil mencatat keberatan dari perwakilan Myanmar."

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia