Operator Seluler Enggan Hadir di Daerah Tertinggal, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA — Operator seluler lazimnya tidak tertarik hadir di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Pasalnya pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan investasi dan biaya operasional. 

Direktur Utama Bakti Anang Latif mengatakan, operator bersedia hadir di pedesaan/perkampungan jika pendapatan yang diterima  dalam satu bulan minimal mencapai Rp75 juta.

Bakti, lanjut Anang, telah membangun 1.600 titik di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dan hanya mendapat pendapatan senilai Rp15 juta per bulan. "Jadi ibarat warung nasi sudah pasti bangkrut, " kata Anang di Manokwari, Rabu (7/10/2021).

BACA JUGA : Tracing Covid-19 Diusulkan Libatkan Operator Seluler

Anang mengatakan Kemenkominfo terus berupaya meyakinkan pentingnya infrastruktur telekomunikasi kepada Kementerian Keuangan, sehingga pendapatan yang kecil tersebut tetap dapat membuat BTS-BTS yang ada, tetap beroperasi.

Alhasil, pada tahun ini untuk pertama kalinya uang negara hadir, melalui APBN, dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Dia mengatakan jika hanya mengandalkan dana yang dihimpun dari operator seluler, tidak cukup untuk menutup daerah tak bersinyal (blank spot) dengan jaringan 4G.

"Ketika infrastruktur sudah selesai tantangan selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan internet itu untuk pembangunan SDM dan ekonomi, " kata Anang.

Adapun Nikolas Sibena, Sekretaris Distrik Rumberpon di  Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mengatakan bahwa masyarakat di wilayahnya kebanyakan membeli pulsa secara eceran. Mereka mengeluarkan Rp10.000 untuk 1 minggu. "“Pendapatan dari mata pencarian kurang, kadang bisa [beli pulsa] kadang tidak,” katanya.

BACA JUGA : Penentuan 5G di Tangan Pemerintah, Operator Seluler

Selain itu, masyarakat juga kesulitan mendapatkan akses pulsa. Kepala Distrik Rumberpon Pius CB Kayukatui mengatakan untuk membeli pulsa, warga harus menyebrang ke kota dengan melalui dua jam perjalanan laut.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia