Advertisement
Menlu Retno Tegaskan Tak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin di Asean
Ilustrasi - sertifikat vaksinasi. - Bisnis/sae
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan pembentukan mutual recognition atau pengenalan bersama penting terhadap sertifikat vaksin Covid-19. Ini berkaitan erat dengan paspor vaksin di dunia.
“Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya diskriminasi vaksin di Asean. Semua vaksin yang telah mendapatkan Emergency Use Listing yang diterbitkan oleh WHO harus diperlakukan sama,” katanya pada konferensi pers virtual usai pertemuan Foreign Ministers Meeting, Senin (4/10/2021).
Advertisement
Retno menjelaskan bahwa oleh karena itu dia mengusulkan agar gugus tugas atau task force dapat membahas isu ini dalam pembahasan berikutnya.
Isu paspor vaksin berkaitan erat dengan salah satu pembahasan pertemuan para menlu Asean. Pembahasannya terkait dengan operasionalisasi Asean Travel Corridor Arrangement Framework (ACTAF).
Prakarsa ACTAF, tambah Retno, disampaikan Presiden Joko Widodo pada KTT Asean tahun 2020 untuk mendorong pergerakan business essential dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
Selama hampir satu tahun pembahasan ACTAF, Indonesia menjadi koordinator task force. Saat ini semua elemen penting pembahasannya telah selesai dilakukan dan akan disepakati dalam KTT Asean mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Retno memaparkan perlunya segera mengimplementasikan ACTAF untuk membuka perbatasan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
“Saya sampaikan implementasi ACTAF akan memfasilitasi berbagai pertemuan Asean secara fisik tetapi aman. Selama pandemi, konsultasi informal dan personal engagement yang selama ini menjadi tradisi Asean tidak dapat dilakukan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- KPK Nilai RUU KUHP Berpotensi Mengurangi Fungsi Pemberantasan korupsi
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
Advertisement
Advertisement
