Advertisement
Dirjen PAUD Sebut Ada Salah Paham Soal 1.296 Klaster Covid-19 di Sekolah
Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di DKI Jakarta dimulai pada Senin (30/8/2021). - Instagram @aniesbaswedan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengatakan ada mispersepsi atau salah paham perihal 1.296 klaster Covid-19 di sekolah saat pembelajaran tatap muka (PTM).
"Terkait pemberitaan yang viral saat ini terkait terdapat 1.296 klaster sekolah. Perlu diklarifikasi mispersepsi yang terjadi,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/9/2021).
Advertisement
Dia menjelaskan, terdapat empat kesalahan pemahaman soal klaster Covid-19 di sekolah atau PTM.
Pertama, angka 2,8 persen sekolah yang dipublikasikan oleh pihaknya bukan daftar klaster Covid-19. Namun, adalah sekolah yang melaporkan bahwa warga sekolah pernah atau sedang yang tertular Covid-19.
"Itu data yang [beredar] menunjukkan satuan pendidikan yang melaporkan ada warga yang terkena Covid-19, sehingga sebenarnya, [angka] 2,8 persen adalah warga yang tertular [bukan klaster sekolah]," tuturnya.
Kedua, Jumeri menyebut belum tentu penularan Covid-19 itu terjadi saat PTM terbatas, tetapi ada potensi lain yang bisa terjadi, yaitu penularan terjadi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Ketiga, Jumeri menyebut jumlah 2,8 persen sekolah yang dianggap menjadi klaster Covid-19 merupakan akumulasi kasus sejak Juli 2020, sehingga tidak terjadi sejak pemberlakuan PTM terbatas baru-baru ini.
“Kemudian, 2,8 adalah akumulasi sejak Juli 2020 hingga saat ini sehingga sudah 14 bulan perjalanan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Jadi itu adalah akumulasi sejak Juli 2020, atau tahun ajaran 2020 sampai 2021," ujarnya.
Keempat, data yang beredar (siswa dan guru yang terkena Covid-19) belum diverifikasi, sehingga masyarakat diharapkan agar tidak khawatir dengan sekolah tatap muka terbatas yang kembali dibuka.
"Perlu kami luruskan angka-angka itu belum diverifikasi. Agar masyarakat bisa tahu, kita ingin segera membuka PTM untuk bisa memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka," kata Jumeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cegah Jalan Rusak, Pengamat Ungkap Pentingnya Jembatan Timbang
Krisis Kawasan, Situasi Indonesia dan Thailand Disorot Media Asing
Kejagung Dalami Hubungan Investasi Google di Kasus Chromebook
Presiden Venezuela Siap Lawan Trump Jika AS Menyerang Negaranya
Advertisement
Pimpinan DPR Minta MKD Segera Proses Penonaktifan Ahmad Sahroni Dkk
Usai Bertemu Presiden Prabowo, GP Ansor Dirikan 80 Posko Jaga Aspirasi
Viral Gudang Garam Lakukan PHK, Begini Respons Presiden KSPI Said Iqbal
Media Ungkap Kegagalan Misi Rahasia AS di Korea Utara
Advertisement
Harimau Sumatera Terkam Petani di Lampung, Warga Diminta Berhati-hati
Puncak Gerhana Bulan Total Terjadi di Denpasar Bali pada Senin 8 September
Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya, Polisi Tetapkan 12 Tersangka
Selama Agustus 2025, 15 Jurnalis Dibunuh Israel
DPRD Jatim Coret Anggaran Perjalanan Luar Negeri Senilai Rp19 Miliar
Advertisement
Meski Tunjangan Dipangkas, Anggota DPR Tetap Terima Dana Pensiun
Berita Pilihan
- Cegah Jalan Rusak, Pengamat Ungkap Pentingnya Jembatan Timbang
- Puncak Gerhana Bulan Total Terjadi di Denpasar Bali pada Senin 8 September
- Israel Gempur Gedung Hunian Pengungsi di Barat Kota Gaza
- Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang, Bila Kalah di MA
- Lalai Membayar Pajak Properti, Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur
Advertisement
Jelang Konferda, DPD PDIP DIY Gelar Penjaringan Usulan Calon Ketua
Advertisement
Long Weekend Maulid Nabi Dongkrak Wisatawan Lereng Merapi
Advertisement
Berita Populer
- Stok Beras 4 Juta Ton, Indonesia Tidak Impor Beras
- DPR RI Akhirnya Resmi Batalkan Tunjangan Rumah
- Ini Enam Poin Keputusan DPR RI Jawab Tuntutan Rakyat
- Lalu Lintas Lancar, Contraflow di Tol Cikampek Dihentikan
- 43 Personel TNI AU Terlibat Judi Online Jalani Sidang Disiplin
- Amerika Serikat Beli 2 Juta Dosis Obat HIV untuk Bantuan
- Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Kini Rp65 Juta, Ini Rinciannya
Advertisement
Advertisement
