Advertisement
Dirjen PAUD Sebut Ada Salah Paham Soal 1.296 Klaster Covid-19 di Sekolah
Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di DKI Jakarta dimulai pada Senin (30/8/2021). - Instagram @aniesbaswedan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengatakan ada mispersepsi atau salah paham perihal 1.296 klaster Covid-19 di sekolah saat pembelajaran tatap muka (PTM).
"Terkait pemberitaan yang viral saat ini terkait terdapat 1.296 klaster sekolah. Perlu diklarifikasi mispersepsi yang terjadi,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/9/2021).
Advertisement
Dia menjelaskan, terdapat empat kesalahan pemahaman soal klaster Covid-19 di sekolah atau PTM.
Pertama, angka 2,8 persen sekolah yang dipublikasikan oleh pihaknya bukan daftar klaster Covid-19. Namun, adalah sekolah yang melaporkan bahwa warga sekolah pernah atau sedang yang tertular Covid-19.
"Itu data yang [beredar] menunjukkan satuan pendidikan yang melaporkan ada warga yang terkena Covid-19, sehingga sebenarnya, [angka] 2,8 persen adalah warga yang tertular [bukan klaster sekolah]," tuturnya.
Kedua, Jumeri menyebut belum tentu penularan Covid-19 itu terjadi saat PTM terbatas, tetapi ada potensi lain yang bisa terjadi, yaitu penularan terjadi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Ketiga, Jumeri menyebut jumlah 2,8 persen sekolah yang dianggap menjadi klaster Covid-19 merupakan akumulasi kasus sejak Juli 2020, sehingga tidak terjadi sejak pemberlakuan PTM terbatas baru-baru ini.
“Kemudian, 2,8 adalah akumulasi sejak Juli 2020 hingga saat ini sehingga sudah 14 bulan perjalanan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Jadi itu adalah akumulasi sejak Juli 2020, atau tahun ajaran 2020 sampai 2021," ujarnya.
Keempat, data yang beredar (siswa dan guru yang terkena Covid-19) belum diverifikasi, sehingga masyarakat diharapkan agar tidak khawatir dengan sekolah tatap muka terbatas yang kembali dibuka.
"Perlu kami luruskan angka-angka itu belum diverifikasi. Agar masyarakat bisa tahu, kita ingin segera membuka PTM untuk bisa memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka," kata Jumeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kementerian Komdigi Fasilitasi Pelatihan Talenta Digital Gratis dari Yandex
BNN Sebut Potensi Paling Besar Penyalahgunaan Narkoba Ada di Kelompok Remaja
Presiden Perintahkan Menteri Keuangan Siapkan Anggaran Sekolah Rakyat
Advertisement
Kementerian Sosial Umumkan Desk Sekolah Rakyat Dibuka Hari Ini
Penggelapan Dana MBG, BGN Bantu Mediasi Mitra dengan Yayasan
16 Jenazah Korban Pembunuhan KKB di Yahukimo Telah Ditemukan
Advertisement
Ini Prosedur dan Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Presiden Perintahkan Menteri Keuangan Siapkan Anggaran Sekolah Rakyat
- Dokter kandungan Diduga Lecehkan Pasien di Garut, Kementerian PPPA Sebut Sudah Dua Korban Melapor
- Penculikan Anak di Pasar Rebo Jakarta, Pelaku Perkosa dan Sekap Korban Selama 4 Hari
- China Larang Maskapai Terima Pesawat Boeing
- Dokter Kandungan Pelaku Pelecehan Seksual di Garut Ditangkap Polisi
Advertisement
Jadwal dan Lokasi Layanan Perpanjangan SIM di Bantul, Kamis 17 April 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Anggota Tim Legal Wilmar Ditetapkan Oleh Kejagung Menjadi Tersangka Kasus Suap CPO
- China Larang Maskapai Terima Pesawat Boeing
- Atasi Masalah Sampah, Ahmad Luthfi Inisiasi Pembangunan Zonasi TPST Regional di Jawa Tengah
- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi Tawarkan Langsung Investasi Kepada 100 Investor dari 5 Negara
- Tak Hanya di Mal, Mantan Artis Drama Kolosal Sekar Arum juga Beramal Rp10 Juta ke Masjid Istiqlal dengan Uang Palsu
- Akibat Serangan Israel di Gaza, 1.400 Petugas Medis Dilaporkan Tewas
- Kasus Dugaan Suap Perkara Ekspor Minyak Goreng Melibatkan Hakim, Panitera, Pengacara hingga Swasta, Berikut Datanya
Advertisement
Advertisement
