Gaji PPPK Terancam, Sherly Tjoanda Minta DBH Dikembalikan
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkap kas daerah tak cukup membayar gaji PPPK hingga akhir 2026 dan mengusulkan peningkatan DBH.
Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di DKI Jakarta dimulai pada Senin (30/8/2021)./Instagram @aniesbaswedan
Harianjogja.com, JAKARTA – Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengatakan ada mispersepsi atau salah paham perihal 1.296 klaster Covid-19 di sekolah saat pembelajaran tatap muka (PTM).
"Terkait pemberitaan yang viral saat ini terkait terdapat 1.296 klaster sekolah. Perlu diklarifikasi mispersepsi yang terjadi,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/9/2021).
Dia menjelaskan, terdapat empat kesalahan pemahaman soal klaster Covid-19 di sekolah atau PTM.
Pertama, angka 2,8 persen sekolah yang dipublikasikan oleh pihaknya bukan daftar klaster Covid-19. Namun, adalah sekolah yang melaporkan bahwa warga sekolah pernah atau sedang yang tertular Covid-19.
"Itu data yang [beredar] menunjukkan satuan pendidikan yang melaporkan ada warga yang terkena Covid-19, sehingga sebenarnya, [angka] 2,8 persen adalah warga yang tertular [bukan klaster sekolah]," tuturnya.
Kedua, Jumeri menyebut belum tentu penularan Covid-19 itu terjadi saat PTM terbatas, tetapi ada potensi lain yang bisa terjadi, yaitu penularan terjadi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Ketiga, Jumeri menyebut jumlah 2,8 persen sekolah yang dianggap menjadi klaster Covid-19 merupakan akumulasi kasus sejak Juli 2020, sehingga tidak terjadi sejak pemberlakuan PTM terbatas baru-baru ini.
“Kemudian, 2,8 adalah akumulasi sejak Juli 2020 hingga saat ini sehingga sudah 14 bulan perjalanan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Jadi itu adalah akumulasi sejak Juli 2020, atau tahun ajaran 2020 sampai 2021," ujarnya.
Keempat, data yang beredar (siswa dan guru yang terkena Covid-19) belum diverifikasi, sehingga masyarakat diharapkan agar tidak khawatir dengan sekolah tatap muka terbatas yang kembali dibuka.
"Perlu kami luruskan angka-angka itu belum diverifikasi. Agar masyarakat bisa tahu, kita ingin segera membuka PTM untuk bisa memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka," kata Jumeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkap kas daerah tak cukup membayar gaji PPPK hingga akhir 2026 dan mengusulkan peningkatan DBH.
DPRD DIY menilai pelaksanaan RTRW DIY 2023-2043 belum optimal. Pansus menemukan kesenjangan antara rencana tata ruang dan pembangunan.
Seorang satpam ditemukan meninggal di pos jaga perumahan di Kasihan, Bantul. Polisi menyatakan tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban.
Jadwal SIM Keliling Jogja Jumat 3 Juli 2026 resmi dirilis. Cek lokasi, jam layanan, Drive Thru, SIM MAMI, dan syarat perpanjangan SIM.
Evaluasi Kemendikdasmen menunjukkan 98 persen siswa lebih memahami materi berkat Papan Interaktif Digital dalam pembelajaran.
BMKG memprakirakan cuaca DIY hari ini, Jumat 3 Juli 2026, cerah di seluruh wilayah. Suhu Kota Jogja mencapai 31 derajat Celsius.