Advertisement
Dirjen PAUD Sebut Ada Salah Paham Soal 1.296 Klaster Covid-19 di Sekolah
Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di DKI Jakarta dimulai pada Senin (30/8/2021). - Instagram @aniesbaswedan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengatakan ada mispersepsi atau salah paham perihal 1.296 klaster Covid-19 di sekolah saat pembelajaran tatap muka (PTM).
"Terkait pemberitaan yang viral saat ini terkait terdapat 1.296 klaster sekolah. Perlu diklarifikasi mispersepsi yang terjadi,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/9/2021).
Advertisement
Dia menjelaskan, terdapat empat kesalahan pemahaman soal klaster Covid-19 di sekolah atau PTM.
Pertama, angka 2,8 persen sekolah yang dipublikasikan oleh pihaknya bukan daftar klaster Covid-19. Namun, adalah sekolah yang melaporkan bahwa warga sekolah pernah atau sedang yang tertular Covid-19.
"Itu data yang [beredar] menunjukkan satuan pendidikan yang melaporkan ada warga yang terkena Covid-19, sehingga sebenarnya, [angka] 2,8 persen adalah warga yang tertular [bukan klaster sekolah]," tuturnya.
Kedua, Jumeri menyebut belum tentu penularan Covid-19 itu terjadi saat PTM terbatas, tetapi ada potensi lain yang bisa terjadi, yaitu penularan terjadi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Ketiga, Jumeri menyebut jumlah 2,8 persen sekolah yang dianggap menjadi klaster Covid-19 merupakan akumulasi kasus sejak Juli 2020, sehingga tidak terjadi sejak pemberlakuan PTM terbatas baru-baru ini.
“Kemudian, 2,8 adalah akumulasi sejak Juli 2020 hingga saat ini sehingga sudah 14 bulan perjalanan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Jadi itu adalah akumulasi sejak Juli 2020, atau tahun ajaran 2020 sampai 2021," ujarnya.
Keempat, data yang beredar (siswa dan guru yang terkena Covid-19) belum diverifikasi, sehingga masyarakat diharapkan agar tidak khawatir dengan sekolah tatap muka terbatas yang kembali dibuka.
"Perlu kami luruskan angka-angka itu belum diverifikasi. Agar masyarakat bisa tahu, kita ingin segera membuka PTM untuk bisa memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka," kata Jumeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Advertisement
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
