Para Kiai Sepuh Gelar Pertemuan di Lirboyo, Bahas Apa?
Advertisement
Harianjogja.com, KEDIRI--Sejumlah kiai sepuh Jawa Timur bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Senin (20/9/2021). Mereka bersepakat agar Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) bisa dilaksanakan tahun ini.
Momentum tersebut dihadiri oleh KH Anwar Mansyur dan KH Kafabihi Mahrus (Pesantren Lirboyo), KH Mutawakil Allallah (Pesantren Genggong Probolinggo), KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jatim), KH Ubaidillah Faqih (Pesantren Langitan), dan KH Safruddin Sarif (Probolinggo).
Advertisement
BACA JUGA : Pramono Klarifikasi Pernyataan Kediri Angker bagi Presiden
Sejumlah Gus juga hadir, di antaranya Gus Kautsar (Pesantren Ploso), Gus Fahrurrozi (Malang), Gus Fahim (Ploso), Gus Abdus Salam Shohib (Jombang), dan Gus Athoillah Anwar (Lirboyo). Dalam pertemuan ini, para kiai dan para Gus Jawa Timur ini mengundang Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Pertemuan para kiai sepuh Jatim di Pesantren Lirboyo Kediri membahas rencana Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, Senin (20/9/2021). [Istimewa]
Ketua PBNU Saifullah Yusuf mengatakan, berkumpulnya puluhan kiai di Jatim untuk membahas beberapa isu seputar Muktamar ke-34 NU yang rencananya digelar di Provinsi Lampung pada 2021.
“Kami membicarakan sejumlah hal terkait isu-isu seputar Muktamar NU,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Para kiai, lanjut Gus Ipul, memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti PBNU, terutama tentang muktamar.
“Sejalan dengan keputusan PWNU Jatim, kiai-kiai sepuh menginginkan muktamar bisa dilakukan 2021. Untuk itu PBNU diminta mempersiapkan sebaik-baiknya Muktamar tahun ini. Ini semacam perintah bagi PBNU,” ujarnya.
Muktamar NU, masih kata Gus Ipul, harus digelar tahun ini. Tujuannya untuk menjaga agar kegiatan organisasi tetap berjalan normal.
Dalam sejarahnya, NU sudah pernah melakukan muktamar pada keadaan normal maupun genting. Pengalaman inilah yang bisa menjadi pijakan bagi PBNU untuk menggelar muktamar, tanpa ditunda-tunda lagi.
“Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggelar muktamar dalam keadaan apa pun meskipun dalam pelaksanaannya perlu beradaptasi karena situasi pandemi Covid-19,” ujar Wali Kota Pasuruan ini.
BACA JUGA : Pembentukan Kementerian Pesantren Bisa Munculkan
Gus Ipul mengatakan, hasil pertemuan para kiai di Lirboyo kali ini akan disampaikan segera ke PBNU sehingga harapannya menjadi rumusan kuat agar Muktamar NU benar-benar bisa digelar tahun ini. Muktamar ke-34 NU sedianya digelar pada 22-27 Oktober 2020 di Provinsi Lampung. Namun karena pandemi maka Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) pada 2020 lalu memutuskan perubahan waktu Muktamar ke-34 NU yakni pada Oktober 2021.
Sementara itu sebelum menggelar pertemuan di Lirboyo, Rais Aam dan Katib Aam PBNU juga sempat sowan ke KH Nurul Huda Jazuli (Pesantren Ploso Kediri). Dalam pertemuan itu, keduanya diberi beberapa pesan khusus di antaranya dukungan kepada Rais dan Katib Aam agar terus menjadi sambungan antara PBNU dan kiai sepuh serta pesantren.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
- Resmikan Jalan Layang Madukoro Semarang, Prabowo Harap Dapat Meningkatkan Ekonomi di Jateng
- Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong, Kejagung Periksa Pejabat Kemendag
- Kronologi Dugaan Bayi Tertukar dalam Kondisi Meninggal Dunia di Rumah Sakit Jakarta
- Kasus Korupsi Timah, Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara
Advertisement
Pohon Tumbang, Tanah Bergerak Sampai Banjir Luapan Air Terjadi di Bantul Usai Diguyur Hujan Sepanjang Hari
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Eksplorasi Perkembangan Anak, Bebelac Mengajak Tour Edukasi ke Jepang
- Tujuh Permohonan Sengketa Pilkada Provinsi Diterima MK Sore Ini
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
- TWC Lakukan Pencocokan Data Pedagang SKMB Borobudur Sesuai Rekomendasi ORI
- Menko Yusril: Perubahan UU Narkotika Pengguna Tidak Dipidana
- Kemendagri Lakukan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 3 Bulan Sekali
- PDIP Tuding Adanya Kecurangan TSM di Pilkada Jateng dan Jatim
Advertisement
Advertisement