Advertisement
MPR Jawab Isu Amendemen UUD 1945 untuk Perpanjang Jabatan Jokowi 3 Periode
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo angkat bicada perihal tudingan amendemen UUD 1945 NRI untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode.
Menurut dia, tudingan itu prematur. Dari segi politik, hal tersebut sulit terjadi, karena partai politik sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024 dengan mengusung calon presiden masing-masing.
Advertisement
"Di internal MPR RI sendiri, dari mulai Komisi Kajian Ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR, hingga tingkat pimpinan MPR, tidak pernah sekalipun membahas wacana perpanjangan periodisasi presiden menjadi tiga periode," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/9/2021).
BACA JUGA : Tolak 3 Periode, Jubir Istana Tegaskan Jokowi Setia
Dia menegaskan, bahwa rencana MPR RI melakukan amendemen terbatas UUD NRI 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan yang lain.
Di Indonesia aturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur secara tegas pada Pasal 7 UUD NRI 1945 yang menyatakan, bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Artinya, presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat dua kali pada jabatan yang sama, baik berturut turut maupun tidak berturut-turut. Baik masa jabatan tersebut dipegang secara penuh dalam periode 5 tahun maupun kurang dari 5 tahun," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Meski Tunjangan Dipangkas, Anggota DPR Tetap Terima Dana Pensiun
Israel Gempur Gedung Hunian Pengungsi di Barat Kota Gaza
Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang, Bila Kalah di MA
Lalai Membayar Pajak Properti, Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur
Advertisement
Wakil PM Inggris Mundur Gegara Gagal Bayar Pajak Pembelian Properti
Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Kini Rp65 Juta, Ini Rinciannya
Amerika Serikat Beli 2 Juta Dosis Obat HIV untuk Bantuan
43 Personel TNI AU Terlibat Judi Online Jalani Sidang Disiplin
Lalu Lintas Lancar, Contraflow di Tol Cikampek Dihentikan
Advertisement
Ini Enam Poin Keputusan DPR RI Jawab Tuntutan Rakyat
DPR RI Akhirnya Resmi Batalkan Tunjangan Rumah
Stok Beras 4 Juta Ton, Indonesia Tidak Impor Beras
Kapuspen TNI Sebut Massa yang Anarkis Sudah Terorganisir
Barang Jarahan di Rumah Ahmad Sahroni Dikembalikan
Advertisement
Polda Jatim Tetapkan 43 Tersangka Kerusuhan di Surabaya
Berita Pilihan
- Israel Gempur Gedung Hunian Pengungsi di Barat Kota Gaza
- Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang, Bila Kalah di MA
- Lalai Membayar Pajak Properti, Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur
- Wakil PM Inggris Mundur Gegara Gagal Bayar Pajak Pembelian Properti
- Ini Enam Poin Keputusan DPR RI Jawab Tuntutan Rakyat
Advertisement
Guru Besar UGM: Sektor Jasa Konstruksi Bakal Tumbuh 4,5-6 Persen di 2026
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Berikut Nama Korban 8 Awak dan Penumpang Helikopter yang Jatuh di Kalsel
- Libur Maulid Nabi, Jasamarga Transjawa Tol Terapkan Contraflow
- Korupsi Chromebook, GOTO Tegaskan Tak Ada Hubungan dengan Nadiem
- Prabowo Ajak Umat Islam Teladani Akhlak Nabi Muhammad
- Pembakaran Gedung DPRD, BEM Kampus Makassar: Bukan Kami
- KPK Segera Panggil Ridwan Kamil Soal Pembelian Mobil Ilham Habibie
- Kementerian Komdigi Ajukan Inisiatif Rancangan Prepres tentang AI
Advertisement
Advertisement
