Advertisement
PKB Sebut Amendemen Konstitusi Masih Sebatas Wacana
Diskusi bertajuk "Urgensi Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara" yang diselenggarakan Bagian Pemberitaan MPR di Gedung Parlemen, Jumat (19/3). Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid (kanan) dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pakar Hukum Tata Negara, Juanda (kiri) menjadi pembicara. - Bisnis/John Andhi Oktaveri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan amendemen UUD 1945 masih sebatas wacana.
Untuk ide amandemen, PKB masih belum memberikan sikap resmi. Mereka tengah fokus berjuang bersama masyarakat yang terdampak Covid-19.
Advertisement
“Hemat saya, meski amandemen bukan barang haram, namun saat ini tidak elok untuk dibahas. Masyarakat butuh bantuan bukan amandemen,” katanya saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 sebenarnya merekomendasikan kepada anggota legislatif selanjutnya untuk membahas amandemen. Saat itu pembahasan tengah bergulir.
Jazilul yang juga Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 menjelaskan bahwa rekomendasi bukan merupakan sebuah kewajiban.
“Pimpinan MPR periode ini menindaklanjutinya dengan memberikan kepada pada komisi kajian ketatanegaraan MPR agar melakukan kajian, namun terbatas pada PPHN [pokok-pokok haluan negara],” jelasnya.
Mencuatnya wacana amandemen kembali bergulir setelah Partai Amanat Nasional (PAN) menemui Presiden Joko Widodo bersama koalisi pendukung. Pada pertemuan itu, PAN resmi bergabung dengan pemerintah.
Isu amandemen memanas karena ada kekhawatiran mengubah pasal-pasal lain, salah satunya menambah masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Terlebih, saat ini suara partai pemerintah di parlemen lebih dari 80 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Temui Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Bahas Haji 2025
Dikawal 4 Jet Tempur PEA, Pesawat Presiden Prabowo Mendarat di Abu Dhabi
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Lewat Film, KPU DIY Ajak Masyarakat untuk Tidak Golput di Pilada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
- Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
- Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
- Vonis terhadap Presiden Terpilih AS Donald Trump dalam Kasus Uang Tutup Mulut Kembali Ditunda
- Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Advertisement
