Advertisement
PKB Sebut Amendemen Konstitusi Masih Sebatas Wacana
Diskusi bertajuk "Urgensi Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara" yang diselenggarakan Bagian Pemberitaan MPR di Gedung Parlemen, Jumat (19/3). Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid (kanan) dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pakar Hukum Tata Negara, Juanda (kiri) menjadi pembicara. - Bisnis/John Andhi Oktaveri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan amendemen UUD 1945 masih sebatas wacana.
Untuk ide amandemen, PKB masih belum memberikan sikap resmi. Mereka tengah fokus berjuang bersama masyarakat yang terdampak Covid-19.
Advertisement
“Hemat saya, meski amandemen bukan barang haram, namun saat ini tidak elok untuk dibahas. Masyarakat butuh bantuan bukan amandemen,” katanya saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 sebenarnya merekomendasikan kepada anggota legislatif selanjutnya untuk membahas amandemen. Saat itu pembahasan tengah bergulir.
Jazilul yang juga Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 menjelaskan bahwa rekomendasi bukan merupakan sebuah kewajiban.
“Pimpinan MPR periode ini menindaklanjutinya dengan memberikan kepada pada komisi kajian ketatanegaraan MPR agar melakukan kajian, namun terbatas pada PPHN [pokok-pokok haluan negara],” jelasnya.
Mencuatnya wacana amandemen kembali bergulir setelah Partai Amanat Nasional (PAN) menemui Presiden Joko Widodo bersama koalisi pendukung. Pada pertemuan itu, PAN resmi bergabung dengan pemerintah.
Isu amandemen memanas karena ada kekhawatiran mengubah pasal-pasal lain, salah satunya menambah masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Terlebih, saat ini suara partai pemerintah di parlemen lebih dari 80 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hari Kesembilan, Operasi SAR Longsor Kian Diperluas
Sabtu Berdarah di Balochistan Pakistan, 33 Orang Tewas Oleh Separatis
Iran Pamer Basis Rudal Bawah Laut di Selat Hormuz
Prabowo Instruksikan Reformasi Pasar Modal Berjalan di Masa Transisi
Advertisement
Putusan MK Perkuat KKI dan Kolegium, Kemenkes Beri Dukungan Penuh
Serangan Udara Israel Tewaskan 31 Orang di Gaza Jelang Rafah Dibuka
Lonjakan WNI di Kamboja, KBRI Phnom Penh Percepat Pemulangan
3.248 Huntara Rampung, Satgas Pacu Rehabilitasi Aceh Jelang Ramadhan
Pemerintah Dorong Reformasi Royalti Digital, Menkum Soroti Peran LMKN
Advertisement
KPK Selidiki Dugaan Perusakan Bukti Kasus Kuota Haji 2024
Pemerintah Tegaskan Perang terhadap Saham Gorengan di Pasar Modal
Hari Kedelapan Pencarian, Korban Longsor Bandung Barat Bertambah 10
AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran, Komandan IRGC Ikut Disasar
Tiket Kereta Lebaran 2026 Mulai Dibuka, KAI Ingatkan Antisipasi Lonjak
Advertisement
Rusia Kecam Tarif AS ke Kuba, Disebut Upaya Pencekikan Ekonomi
Berita Pilihan
Advertisement
Kericuhan Antar Pelajar Terjadi di Depan SMA Swasta Jogja
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Gonjang-ganjing Pasar Saham, Sejumlah Petinggi OJK Mundur
- Kericuhan Suporter Usai Persita vs Persija Berhasil Diredam
- Demonstrasi Besar Tolak Operasi ICE Guncang Minneapolis AS
- JPS Sleman 2025 Terserap Rp14,5 Miliar, Pendidikan Dominan
- Raffi Ahmad Sampaikan Salam Prabowo untuk Korban Longsor di Bandung
- Jokowi Siap Turun Gunung Perkuat Struktur PSI hingga RT RW
- IHSG Terjun Bebas, Pakar UGM Soroti Krisis Kepercayaan Pasar
Advertisement
Advertisement
