Advertisement
Korea Utara Tolak 3 Juta Dosis Vaksin Sinovac
Kim Jong Un - istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan Korea Utara telah menolak sekitar 3 juta dosis vaksin Sinovac. Apa alasannya?
Perwakilan pemerintah Korea Utara mengatakan vaksin Sinovac tersebut seharusnya dikirim ke negara yang terdampak lebih parah.
Advertisement
Vaksin Covid-19 Sinovac yang diproduksi dan dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech China. Sinovac mengirimkan sebanyak 3 juta dosis vaksin untuk Korea Utara yang dibantu oleh Unicef.
BACA JUGA : September Nanti Ada 30.000 Dosis Vaksin Sinovac
Melansir dari todayonline.com, pengiriman tersebut ditolak oleh Kementerian Kesehatan Korea Utara lantaran terbatasnya pasokan global. Karena itu, Kementerian Korea Utara menilai vaksin Covid-19 produksi Sinovac tersebut dikirim ke negara-negara dengan lonjakan tinggi dan terdampak parah.
Sebelumnya, Korea Utara juga menolak pengiriman vaksin AstraZeneca pada Juli 2021 karena kekhawatirannya pada efek samping akibat vaksin buatan Oxford, Inggris tersebut.
Pihak Unicef sebagai salah satu organisasi yang terlibat dalam proses pengiriman vaksin diketahui tidak segera menanggapi hal ini. Sementara itu, juru bicara The Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) Alliance menuturkan ikut angkat bicara.
"Kami terus berusaha bekerja dengan otoritas (Korea Utara) untuk membantu menanggapi pandemi Covid-19," ucapnya.
BACA JUGA : Kejar Vaksinasi Anak, Bantul Minta 170.000 Dosis Vaksin
Korea Utara sendiri belum melakukan laporan terkait kondisi kasus Covid-19. Namun, pemerintahan Kim Jong Un telah memberlakukan berbagai tindakan pencegahan yang ketat, termasuk penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan domestik di negara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 27 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
