Demi Empati, Jokowi Diminta Sumbangkan Gajinya untuk Penanganan Covid-19

Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mau menyumbangkan gajinya untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 sebagai tanda empati terhadap penderitaan rakyat.

Dia mengatakan, jika pemerintah menunjukkan solidaritas yang tinggi, rakyat akan turut membantu pemerintah, meskipun dalam kebijakan yang tidak popular.

“Mungkin gajinya tidak seberapa dibanding gaji pimpinan BUMN. Tapi, ini memberi efek simbolis luar biasa. Agar juga bos-bos BUMN dan DPR solider dengan masyarakat. Meski rakyat juga tidak menyalahkan sepenuhnya pemerintah karena ini isu yang dialami secara internasional,” kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Namun yang terjadi tidak demikian. Menurutnya, justru banyak kepala daerah yang meminta pembangunan rumah dinas dengan dana miliaran.

“Ada salah satu bupati di Kalimantan, bangun rumah dinas miliaran, Rp34 miliar. Di saat bersamaan nakes insentifnya belum dibayarkan. Publik terheran-heran, jika kami menderita jangan kami saja dong yang menderita,” tutur Burhanuddin.

Diketahui, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo berada di angka 59,3 persen.

Sementara, pada April lalu yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi dalam mengatasi Covid-19 mencapai 67, 3 persen.

Baca juga: 2.300 Anak Yatim Piatu Bantul Bakal Dibantu Alat Sekolah, DPRD Ingatkan Kebutuhan Lain

Tak hanya soal kepuasan, kata Burhanuddin, respon publik terhadap kemampuan Presiden Jokowi dalam mengatasi pandemi juga mengalami penurunan, dari 56,5 persen menjadi 54,3 persen.

Sementara, tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin 43,4 persen.

Dia mengingatkan, bahwa tingkat kepuasan terhadap Jokowi  menurun, meski masih berada di atas 50 persen.

Dikatakan, bila tingkat kepuasan di bawah 50 persen, semestinya siapa pun pemimpin politik harus mulai waspada.

"Meskipun Presiden Jokowi membunyikan alarmnya karena kepuasan terhadap beliau turun dibandingkan April, tetapi alarm harus lebih kencang dibunyikan terutama buat bapak wakil presiden karena approval Pak Kiai Ma'ruf hanya 43 persen," kata Burhanuddin.