Pemerintah Kembali Masukkan Data Kematian Covid-19 Jadi Indikator Penilaian PPKM

Rayful Mudassir

Rabu, 25 Agustus 2021 - 04:57 WIB

Sunartono

Pemerintah Kembali Masukkan Data Kematian Covid-19 Jadi Indikator Penilaian PPKM

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito - www.covid19.go.id

Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah kembali memasukan angka kematian akibat Covid-19 dalam indikator penilaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis level.

Juru Bicara Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan langkah itu diambil setelah proses sinkronisasi data dilakukan selama dua pekan terakhir dan terus berlangsung. Kebijakan ini diambil sebagai penyesuaian penerapan PPKM di wilayah Jawa – Bali.

“Memasukan kembali angka kematian dalam indikator penilaian leveling. Hal ini dilakukan setelah proses sinkronisasi di lapangan selama dua minggu dan akan terus berlangsung,” kata Wiku dalam keterangan pers secara virtual, Selasa (24/8/2021).

Saat pengumuman PPKM, pemerintah menurunkan sejumlah wilayah aglomerasi dari level 3 ke level 4. Beberapa di antaranya seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya dan Surabaya Raya.

Kendati begitu, daerah lainnya masih harus menjalani PPKM level 4 di Jawa Bali. Beberapa daerah di antaranya yakni Bali, Malang Raya, Solo Raya dan DI Yogyakarta. Ketentuan itu telah ditetapkan melalui Instruksi Mendagri No 36-37/2021.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kembali memasukkan indikator kematian dalam penentuan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dimulai pada 24-30 Agustus 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam konferensi pers virtual pada Senin (23/8).

"Pemerintah kembali memasukkan data indikator kematian sebagai penilaian asesmen level sesuai acuan yang ditetapkan oleh WHO. Hal ini terjadi karena perbaikan data kematian di beberapa wilayah yang sudah lebih baik," kata Luhut.

Untuk itu, dia mengatakan akan terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi dan kematian dalam beberapa hari ke depan akibat tabungan kasus konfirmasi dan kematian yang dikeluarkan oleh beberapa Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui, Indonesia menjadi negara dengan kasus kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia sejak lonjakan kasus positif pada Juli. Namun, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level 4 dengan alasan menimbulkan distorsi dalam penilaian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia