Advertisement
Luhut Gunakan Strategi Militer Selama Pimpin PPKM Level 4 Jawa-Bali

Advertisement
Harianjogjja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku menggunakan strategi militer selama menjadi koordinator PPKM Darurat dan PPKM Level 4 di Jawa-Bali.
Purnawirawan Jenderal TNI tersebut mengaku menerapkan pengalaman berkarier di dunia militer ketika melaksanakan tugasnya sebagai menteri kabinet. Seperti halnya ketika diberi tugas menjadi koordinator PPKM Level 4 yang sedang diterapkan sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang.
Advertisement
"Saya banyak belajar dari pengalaman karir di dunia militer dan pemerintahan bahwa setiap strategi yang disusun untuk kebijakan publik harus dilakukan secara Bertahap, Bertingkat, dan Berlanjut," tulisnya dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan seperti dikutip, Kamis (29/7/2021).
Luhut juga menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait bahwa kita harus menggalakkan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) hingga minimal ke delapan orang yang memiliki kontak erat dengan penderita Covid-19.
Untuk mekanismenya, dia ingin dilakukan secara kombinasi, yakni digital dan lapangan yang hasilnya akan terintegrasi dalam sebuah sistem yang padu.
Dengan masifnya pelaksanaan “testing” dan “tracing” seperti itu, Luhut memperkirakan kasus konfirmasi harian akan tinggi karena kapasitas testing yang meningkat.
"Saya memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak perlu khawatir karena dengan semakin banyak orang yang dites dan dilacak, maka potensi penularan virus bisa berkurang," ungkapnya.
Menurutnya, pasien konfirmasi positif atau kontak erat dengan hasil positif akan dibawa ke tempat-tempat isolasi terpusat.
Pemerintah telah menyiapkan 49.000 tempat tidur (bed isolation), oksigen, obat-obatan dan perawatan penunjang lainnya sesuai standar WHO.
Selain upaya 3T yang akan lebih masif ke depannya, Luhut juga menekankan agar vaksinasi harus terus berjalan. Dengan target stok vaksin bulan depan yang harus tersedia sebanyak 50 juta dosis.
"Saya kira target 2 juta suntikan vaksin per harinya bisa tercapai pada awal Agustus ini," jelasnya.
Bukan itu saja, Luhut mengaku bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua bawahannya untuk bekerja mati-matian menurunkan angka kematian.
Untuk itu, Luhut menyampaikan kepada seluruh K/L terkait agar selalu mengecek dan melihat keadaan di lingkungan kerja dan tempat tinggal masing-masing. Termasuk apakah sudah berjalan pelaksanaan "testing, tracing, dan treatment".
"Jika saat ini kami yang duduk di pemerintahan sedang mengejar pelaksanaan 3T, saya berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa membantu kami dengan lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi agar kehidupan dan aktivitas kita bisa normal kembali seperti sedia kala," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement