Advertisement
Pembatasan Mobilitas di Indonesia Berdampak pada Tingkat Pengangguran
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 di Indonesia diperkirakan berdampak terhadap kenaikan tingkat pengangguran.
Kini, sejumlah daerah di Indonesia tengah menjalani pembatasan mobilitas atau yang dinamakan PPKM level 4, khususnya di Jawa dan Bali.
Advertisement
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 persen-7,35 persen.
Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada Agustus 2020 yaitu sebesar 7,07 persen, dan Februari 2021 yang mencapai 6,26 persen.
“Jadi situasi pada bulan Agustus nanti, kemungkinan akan lebih buruk dibandingkan dengan pada bulan Agustus 2020 dan Februari 2021,” jelas Akhmad pada CORE Midyear Review 2021 secara virtual, Selasa (27/7/2021).
Sementara itu, struktur tenaga kerja juga diperkirakan ikut terdampak akibat pembatasan kegiatan, yang sekarang dinamakan PPKM level 4. Akhmad memperkirakan proporsi sektor informal akan lebih besar dari pekerja sektor formal yaitu di kisaran 60 persen-61 persen, pada Agustus 2021.
Proporsi tenaga kerja informal diproyeksikan bisa naik sedikit lebih tinggi dari Agustus 2020 dan Februari 2021 di mana proporsi antara tenaga kerja informal sebesar 60 persen, dan formal 40 persen.
“Jadi, kalau 60 [persen] pas berarti sama persis dengan tahun lalu. Kalau 61 berarti lebih buruk. Tapi saya yakin bahwa tidak akan lebih baik dari posisi Agustus 2020,” tuturnya.
Adapun, pemerintah telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk menanggulangi pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi. Misalnya, pemberian stimulus listrik UMKM, insentif usaha serta program Padat Karya Tunai, dan bantuan presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.
Namun, dengan proyeksi yang dimilikinya, Akhmad menilai jumlah dan nilai bantuan yang sudah disalurkan tidak cukup untuk menanggulangi tingkat pengangguran yang diprediksi semakin tinggi. Meskipun, arah dari kebijakan dan bantuan tersebut sudah tepat arahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Baliho Menjamur di Jalanan Sleman, Lurah Banyurejo Siap Maju di Pilkada 2024
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Posko THR Resmi Ditutup, Total Ada 1.539 Aduan selama Lebaran Tahun Ini
- Ini Dia 4 Aturan Baru Visa Umrah yang Diterbitkan Arab Saudi
- Polisi Sebut Pengemudi Fortuner Ugal-ugalan Buang Pelat Nomor TNI di Lembang
- Cabuli Santri, Pengasuh Pesantren Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
- Hari Warisan Dunia Tekankan Peran Anak Muda sebagai Pelestari Warisan Budaya Berkelanjutan
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
Advertisement
Advertisement