Utang Pemerintah Tembus Rp9.637,9 Triliun, Rasio 40,46 Persen PDB
Utang pemerintah per 31 Desember 2025 capai Rp9.637,9 triliun, rasio 40,46% PDB. SBN mendominasi 87% total utang.
Mencari pekerjaan/rifemagazone.co.uk
Harianjogja.com, JAKARTA – Pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 di Indonesia diperkirakan berdampak terhadap kenaikan tingkat pengangguran.
Kini, sejumlah daerah di Indonesia tengah menjalani pembatasan mobilitas atau yang dinamakan PPKM level 4, khususnya di Jawa dan Bali.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 persen-7,35 persen.
Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada Agustus 2020 yaitu sebesar 7,07 persen, dan Februari 2021 yang mencapai 6,26 persen.
“Jadi situasi pada bulan Agustus nanti, kemungkinan akan lebih buruk dibandingkan dengan pada bulan Agustus 2020 dan Februari 2021,” jelas Akhmad pada CORE Midyear Review 2021 secara virtual, Selasa (27/7/2021).
Sementara itu, struktur tenaga kerja juga diperkirakan ikut terdampak akibat pembatasan kegiatan, yang sekarang dinamakan PPKM level 4. Akhmad memperkirakan proporsi sektor informal akan lebih besar dari pekerja sektor formal yaitu di kisaran 60 persen-61 persen, pada Agustus 2021.
Proporsi tenaga kerja informal diproyeksikan bisa naik sedikit lebih tinggi dari Agustus 2020 dan Februari 2021 di mana proporsi antara tenaga kerja informal sebesar 60 persen, dan formal 40 persen.
“Jadi, kalau 60 [persen] pas berarti sama persis dengan tahun lalu. Kalau 61 berarti lebih buruk. Tapi saya yakin bahwa tidak akan lebih baik dari posisi Agustus 2020,” tuturnya.
Adapun, pemerintah telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk menanggulangi pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi. Misalnya, pemberian stimulus listrik UMKM, insentif usaha serta program Padat Karya Tunai, dan bantuan presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.
Namun, dengan proyeksi yang dimilikinya, Akhmad menilai jumlah dan nilai bantuan yang sudah disalurkan tidak cukup untuk menanggulangi tingkat pengangguran yang diprediksi semakin tinggi. Meskipun, arah dari kebijakan dan bantuan tersebut sudah tepat arahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Utang pemerintah per 31 Desember 2025 capai Rp9.637,9 triliun, rasio 40,46% PDB. SBN mendominasi 87% total utang.
Kebijakan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pemerintah tidak akan mengurangi kualitas layanan kebencanaan.
Pemkab Klaten menargetkan Geopark Bayat ditetapkan 2027. Proses KCAG, sport tourism, dan geoheritage jadi modal utama pengembangan.
Warga Karangmiri Giwangan manfaatkan saluran irigasi untuk budidaya ikan berbasis ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah organik.
Google Indonesia merilis Doodle bertema dangdut di Hari Musik Dunia 2026, lengkap fitur AI dan lonjakan tren pencarian musik lokal.
Pemkab Sleman belum keluarkan edaran resmi efisiensi BBM mobil dinas, namun OPD diminta melakukan penghematan secara mandiri.