Advertisement
Pemkot Seluruh Indonesia Tolak Rencana BPKP Ikut Awasi APBD
APBD DKI Jakarta - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak rencana pemerintah menambah pengawasan internal terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) atau pelaksanaan APBD.
Lembaga pengawasan yang dimaksud adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta memberikan masukan kepada presiden.
Advertisement
Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya kurang menyepakati rencana yang tertuang pada Pasal 148 ayat (2) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) tersebut.
“Kenapa tidak sepakat? Karena pengawasan yang dihadapi oleh kami ini banyak dan berlapis, Pak Ketua,” ujar Bima kepada para anggota Panja RUU HKPD Komisi XI DPR RI dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) secara virtual, Kamis (8/7/2021).
Dia memaparkan berbagai jenis pengawasan yang menurutnya harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Mulai dari pengawasan sebelum penetapan APBD, pengawasan oleh Gubernur, lalu pengawasan melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pengawasan politik yang dilakukan oleh Dewan [Perwakilan Rakyat], pengawasan publik oleh masyarakat, belum lagi pengawasan yang secara khusus dilakukan oleh APH [aparat penegak hukum],” jelasnya.
Namun, apabila lembaga pengawasan dari pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pengawasan, Bima menyarankan agar lembaga tersebut menjalankan fungsi pre-audit dan atas rancangan Perda APBD.
“Jika ada mekanisme baru yang dikenal dengan istilah atau nomenklatur pre-audit dan dilakukan oleh lembaga ini yaitu BPKP, maka APEKSI mengusulkan mekanisme evaluasi atas Perda APBD tidak diperlukan lagi,” ujar Bima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polri Setor Uang Kasus Judi Online Rp58 Miliar ke Kas Negara
Hindari Risiko Selat Hormuz, RI Mulai Impor Minyak Mentah dari AS
Senat AS Tolak Resolusi Batasi Kewenangan Militer Trump Terkait Iran
AS Rugi Rp33 Triliun Imbas Serangan Iran, Ini Rinciannya
Advertisement
Surat Minta THR Atas Nama Polisi Diselidiki Polda
KPK Dalami Dugaan Pengondisian Saksi Bupati Pati Nonaktif Sudewo
PBB Soroti Krisis Kemanusiaan di Timur Tengah
Pemerintah Umumkan BHR 2026, Grab Siapkan Rp110 Miliar untuk Mitra
KPK: Fadia Arafiq Diduga Libatkan Anak Intervensi Proyek
Advertisement
Kapal Perang Iran Karam di Samudra Hindia, 101 Hilang
Sanchez Tegas: No to War, Madrid Lawan Tekanan AS
AS Evakuasi 9.000 Warga dari Timur Tengah
Korban Tewas Serangan AS-Israel di Iran Tembus 1.045 Jiwa
AS-Ekuador Operasi Militer di Jalur Transit Kokain
Advertisement
Waspada, BMKG Sebut Kemarau 2026 Datang Lebih Cepat dan Lebih Kering
Berita Pilihan
Advertisement
400 ASN Gunungkidul Pensiun 2026, Dua Kepala Dinas Ikut Purna Tugas
Advertisement
Festival Imlek Nasional 2026 Pecahkan Rekor Dunia Lontong Cap Go Meh
Advertisement
Berita Populer
- Terekam CCTV, Gamelan Ndalem Pujokusuman Jogja Digondol Maling
- Mudik Gratis Lebaran 2026, Bus Pemkab Banyumas Berangkat dari TMII
- Dua Korban Lahar Hujan Merapi Ditemukan, Tim SAR Sisir Sungai Senowo
- Waspada Ukuran Celana Naik, Tanda Awal Bahaya Obesitas Sentral
- Gantikan Sang Ayah, Mojtaba Jadi Calon Kuat Pemimpin Baru Iran
- Efisiensi Rapat, Anggaran Jalan Kulonprogo 2026 Naik Drastis
- Tiga SD di Gunungkidul Absen TKA, Ternyata Belum Miliki Siswa Kelas 6
Advertisement
Advertisement
