Indonesia Belum Butuh Impor Beras

Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah indikator yang menjadi acuan keamanan stok beras memperlihatkan Indonesia belum membutuhkan impor beras. Produksi beras pada semester I tahun ini bahkan cenderung lebih tinggi, didukung oleh cuaca.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebutkan tiga indikator yang kerap menjadi landasan kebijakan perberasan pemerintah pada masa lalu mencakup proyeksi produksi, ketersediaan stok untuk penyaluran Perum Bulog selama 6 bulan, dan harga beras medium di pasaran.

“Sebelumnya mengacu pada angka ramalan BPS, tetapi sekarang tidak dirilis lagi. Namun jika mengikuti perkembangan produksi sampai April, produksi naik tinggi,” kata Khudori, Kamis (1/7/2021).

Khudori memperkirakan produksi sepanjang tahun bisa lebih baik jika mengacu pada musim. Dia mencatat hujan masih turun di beberapa wilayah produksi meski sudah memasuki kemarau.

Adapun dari sisi ketahanan stok Bulog untuk menyalurkan beras selama 6 bulan ke depan, Khudori mengatakan 1,4 juta ton yang dikuasai Bulog jauh lebih besar dari kebutuhan. Data Kemendag juga menunjukkan bahwa stok tersebut bisa dipakai untuk menyalurkan beras untuk stabilisasi harga selama 17 bulan.

“Info yang saya dapat di sejumlah daerah panen masih terus terjadi. Harga cenderung stagnan karena Bulog membatasi penyerapan,” lanjutnya.

Adapun untuk indikator terakhir adalah harga beras medium di pasar dengan batas maksimal kenaikan 1,5 kali dari harga normal. Khudori mengatakan harga beras saat ini relatif stabil tanpa kenaikan drastis.

“Menimbang tiga hal itu, tidak pada tempatnya impor beras,” kata dia.

Hal ini diamini pula oleh Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso. Dia mengatakan harga gabah di tingkat penggilingan cenderung turun dalam sebulan terakhir. Hal ini menjadi indikasi bahwa produksi cenderung tinggi.

Harga yang turun ini diikuti oleh situasi pasar beras yang lesu. Salah satu pemicunya, menurut Sutarto, adalah surplus dalam jumlah besar yang tidak diserap oleh pemerintah.

“Menurut data BPS surplus kita sampai Mei 3,8 juta ton. Kalau melihat pengalaman terdahulu surplus selalu diserap pemerintah. Sementara penggilingan penyerapannya terbatas karena hanya sesuai kemampuan bisnis masing-masing,” kata Sutarto.

Harga rata-rata beras di tingkat penggilingan pada Juni memang mengalami penurunan di semua jenis.

Survei BPS terhadap 1.161 observasi beras di 875 perusahaan penggilingan menunjukkan bahwa rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.537 per kg atau turun sebesar 0,93 persen dibandingkan dengan Mei 2021.

Sementara beras kualitas medium di penggilingan turun 0,03 persen menjadi Rp8.907 per kg. Selain itu, harga beras di luar kualitas di penggilingan turun 0,18 persen secara bulanan menjadi Rp8.695 per kg.

Secara umum, penurunan harga beras di penggilingan diikuti dengan turunnya harga beras di tingkat grosir sebesar 0,01 persen dan di tingkat eceran turun 0,01 persen.

Sumber : JIBI/Bisnis.com