Advertisement
Kemenkes Siapkan Dua Skema Pembayaran Tunggakan Insentif bagi Tenaga Kesehatan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan insentif bagi tenaga kesehatan wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Dua skema pembayaran telah diatur oleh pemerintah demi upaya percepatan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan. Pertama, insentif yang akan dibayarkan oleh pemerintah pusat bagi tenaga kesehatan di RSUP, BUMN, RS Swasta, dan RS TNI/POLRI.
Advertisement
Kedua, Bagi insentif tenaga kesehatan di RSUD akan dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah setempat. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021, keberlanjutan pemberian insentif tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Trisa Wahjuni Putri mengatakan pemerintah daerah harus berpedoman dengan adanya surat izin prinsip Menteri Keuangan yang telah ada.
“Pemerintah daerah harus berpedoman pada surat izin prinsip Menteri Keuangan nomor 113 tahun 2021 tentang besaran nominal insentif tenaga kesehatan,” ucap Trisa Wahjuni Putri dalam siaran pers, Rabu (30/6/2021).
Dia berharap pengelola fasilitas kesehatan agar semakin cepat mengusulkan pembayaran insentif, agar pemerintah dapat cepat memproses pembayaran tersebut.
Untuk insentif tenaga kesehatan 2021, Kemenkes telah membayarkan Rp2,62 triliun kepada 321.024 tenaga kesehatan sebagai insentif bulan Januari-Mei 2021.
Telah tercatat insentif yang harus dibayarkan sebanyak lebih dari 97 ribu tenaga kesehatan dari 914 fasilitas kesehatan yang tersebar di RS TNI/Polri sebanyak 10.505 Nakes, RS Vertikal Kemenkes 8.658 Nakes, RS BUMN 2.290 Nakes, Faskes di kementerian/lembaga lain 1.951 Nakes, Kantor Kesehatan Pelabuhan 2.682 Nakes, RS Lapangan 1.201 Nakes, Balai 442 Nakes, Laboratorium 165 Nakes, dan RS Swasta/lainnya 69.924 Nakes.
Pengajuan dapat dilakukan oleh setiap Fasilitas Kesehatan melalui aplikasi dan akan diverifikasi internal sebelum usulan tersebut disetujui oleh pihak Kementerian Kesehatan.
"Pembayaran insentif tenaga kesehatan 2021 merupakan anggaran yang efektif dan jelas, sehingga tidak perlu di-review oleh BPKP agar dapat mempercepat proses pembayaran kepada tenaga kesehatan," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement