Advertisement
Forum Pemred Kirim Surat ke Jokowi agar Covid Terkendali

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul pertumbuhan kasus positif Covid-19 yang tidak terkendali dalam beberapa pekan terakhir.
Forum Pemred telah membentuk tim khusus serta menyusun beberapa masukan dan rekomendasi kepada pemerintah agar penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan segera.
Advertisement
“Setelah 16 bulan era pandemi Covid-19, kenaikan kasus positif masih tidak terkendali. Sejak 24 Juni 2021 pertambahan kasus positif per hari mencapai di atas 20.000 orang. Ini kondisi terburuk sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Sementara dalam kurun waktu yang sama, tingkat kematian akibat Covid-19 juga makin tinggi,” bunyi pernyataan Forum Pemred dalam siaran pers, Rabu (30/6/2021).
Melalui rilis yang ditanda tangani Ketua Kemal Gani dan Sekretaris Arifin Asydhad, Forum Pemred menyatakan kenaikan angka positif Covid-19 tidak diimbangi dengan kesiapan rumah sakit (RS) dan fasilitas layanan kesehatan, serta jumlah tenaga kesehatan (dokter dan perawat) yang memadai.
Saat ini RS berupaya maksimal menangani pasien Covid-19 dengan menyiapkan tempat tidur di selasar dan mendirikan tenda darurat. Namun tetap saja masih banyak pasien yang tidak tertampung sehingga harus melakukan isolasi mandiri.
Kondisi ini membuat panik masyarakat yang terpapar Covid-19 maupun keluarga. Kondisi diperparah dengan sulitnya mencari oksigen dan obat-obatan karena suplai sangat kurang.
“Di sisi lain anjuran isolasi mandiri juga tidak didukung dengan dukungan distribusi obat, peralatan kesehatan, dan konsultasi dokter jarak jauh yang memadai.”
Menurut Forum Pemred, isolasi mandiri meningkatkan potensi penularan. Pasalnya, tidak ada pengawasan dalam isolasi mandiri, bahkan orang yang positif Covid-19 masih tetap berkeliaran.
Terkait vaksinasi yang dilakukan pemerintah, Forum Pemred menyatakan hal tersebut belum masif karena penyelenggaraan program vaksin yang terbatas dan distribusi ke daerah yang belum merata. Sementara itumasyarakat sudah jenuh dan makin abai dengan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).
Hal itu terlihat dari tingkat kepatuhan pemakaian masker oleh warga menurun. Kemudian diiringi pula dengan ketidaktegasan pengawasan dan penegakan hukum terhadap prokes, terutama di desa-desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement