Advertisement
Covid-19 Kembali Mengganas, Jokowi Diminta Berlakukan Lockdown
Virus Corona Delta Plus - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta mempertimbangkan pemberlakuan lockdown dan meninggalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Alasannya, penyebaran Covid-19 saat ini kembali melonjak.
Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan ia tidak setuju jika dikatakan lonjakan Covid-19 varian India karena kesalahan rakyat.
Advertisement
“Varian India ini sudah masuk resmi lama di Asia Tenggara, namun masing-masing negara beda menyikapinya. Penyikapan Pemerintah Singapura langsung melakukan lockdown begitu mendengar varian India sudah masuk Changi, sementara pemerintah kita masih menyikapinya biasa-biasa saja, jelas lonjakan tersebut bukan salah rakyat namun akibat pemerintah yang tidak pre-emptive dan antisipatif,” katanya melalui keterangan pers, Selasa (15/6/2021).
Direktur Eksekutif Narasi Institute ini berpandangan lockdown nasional artinya tidak mengizinkan adanya pendatang asing baru datang ke Indonesia. Lalu, membatasi pergerakan orang asing yang sudah masuk ke Indonesia.
“Pendatang asing baik pelancong maupun TKA harus dilarang masuk dulu dan mereka yang sudah masuk harus dibatasi pergerakannya sampai lonjakan kasus turun. Lockdown nasional diperlukan untuk membatasi virus masuk dari luar negeri,” jelasnya.
Achmad menuturkan pemerintah perlu membatasi pergerakan orang di kota-kota dengan lonjakan tinggi, khusus Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga perlu diterapkan 14 hari.
“Karena kota Jakarta yang paling banyak warganya divaksin namun paling banyak juga mengalami lonjakan kasus. Patut diduga varian baru India sudah tersebar tak terkendali. Jakarta perlu PSBB 14 hari sebagaimana awal-awal terjadi pandemi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ketegangan Hormuz Memanas Qatar Dorong Gencatan Diperpanjang
HPV Diam Diam Mengintai Pria Risiko Kanker Ikut Menguat
Korupsi Bea Cukai: Kotak Simpanan Terbongkar, Uang dan Emas Disita KPK
Demo Ricuh di Kantor Gubernur Kaltim Dibubarkan, Massa Lempar Batu
Advertisement
RUU Pro Perempuan Jadi Bukti Peran Strategis Legislator Perempuan DPR
KKB DPO Tewas Ditembak, Satgas Tegaskan Penegakan Hukum Terukur
Motor Masuk Kolong Truk di Manahan Dua Perempuan Jadi Korban
Belasan Calon Haji Dibatalkan di Soetta Gegara Pakai Visa Kerja
Kopassus Bantah Kabar Penamparan Protokol Istana Kepresidenan
Advertisement
Purbaya: APBN Tak Disiapkan untuk Dewan Perdamaian Global
Megawati Ingatkan Pancasila Tak Cukup Dihafal
Ribuan Tewas di Lebanon Pengungsi Tembus Ratusan Ribu
ESDM: Penggunaan Campuran Biodiesel B50 Berlaku 1 Juli 2026
Hari Pertama SNBT Ditemukan Sejumlah Kecurangan
Advertisement
Sanksi Hakim Dipercepat KY Dorong Putusan Langsung Mengikat
Berita Pilihan
Advertisement
Terbukti Korupsi, Carik Bohol Terancam Dipecat Seusai Vonis Inkrah
Advertisement
Paspor Indonesia Bebas Visa ke 42 Negara, Cek Destinasinya!
Advertisement
Berita Populer
- Anies Baswedan Hadiri Syawalan Nasional HMI MPO Cabang Yogyakarta
- Listrik Padam di Sleman, Sejumlah Wilayah Terdampak
- 21 April Bukan Hari Libur, Ini Makna Hari Kartini dan Inovasi Dunia
- Modus Izin Tinggal Investor Jadi Cara WNA Belama-lama di Indonesia
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 21 April 2026, Tiket Rp8.000
- Remaja di Bantul Tewas Dikeroyok, Polisi Sebut Motif Balas Dendam
- Rayakan Kartini di Jogja! Ada Konser Royal Orchestra dan Harmoni
Advertisement
Advertisement
