Advertisement
Covid-19 Kembali Mengganas, Jokowi Diminta Berlakukan Lockdown
Virus Corona Delta Plus - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta mempertimbangkan pemberlakuan lockdown dan meninggalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Alasannya, penyebaran Covid-19 saat ini kembali melonjak.
Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan ia tidak setuju jika dikatakan lonjakan Covid-19 varian India karena kesalahan rakyat.
Advertisement
“Varian India ini sudah masuk resmi lama di Asia Tenggara, namun masing-masing negara beda menyikapinya. Penyikapan Pemerintah Singapura langsung melakukan lockdown begitu mendengar varian India sudah masuk Changi, sementara pemerintah kita masih menyikapinya biasa-biasa saja, jelas lonjakan tersebut bukan salah rakyat namun akibat pemerintah yang tidak pre-emptive dan antisipatif,” katanya melalui keterangan pers, Selasa (15/6/2021).
Direktur Eksekutif Narasi Institute ini berpandangan lockdown nasional artinya tidak mengizinkan adanya pendatang asing baru datang ke Indonesia. Lalu, membatasi pergerakan orang asing yang sudah masuk ke Indonesia.
“Pendatang asing baik pelancong maupun TKA harus dilarang masuk dulu dan mereka yang sudah masuk harus dibatasi pergerakannya sampai lonjakan kasus turun. Lockdown nasional diperlukan untuk membatasi virus masuk dari luar negeri,” jelasnya.
Achmad menuturkan pemerintah perlu membatasi pergerakan orang di kota-kota dengan lonjakan tinggi, khusus Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga perlu diterapkan 14 hari.
“Karena kota Jakarta yang paling banyak warganya divaksin namun paling banyak juga mengalami lonjakan kasus. Patut diduga varian baru India sudah tersebar tak terkendali. Jakarta perlu PSBB 14 hari sebagaimana awal-awal terjadi pandemi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK dalam Kasus Kuota Haji
Puluhan IUP Akan Dicabut, ESDM Tegas soal Jaminan Reklamasi Tambang
KPPU Denda Rp698 Miliar, Kasus Google hingga Truk Sany Disorot
Saksi Ungkap Pertemuan Google Asia Pasifik dan Nadiem Bahas Chromebook
Advertisement
Noel Siap Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi Kasus Sertifikat K3
BBMKG Peringatkan Gelombang Laut Bali hingga 4 Meter
Pemerintah Siapkan Tim Terpadu Tangani Banjir Pulau Jawa
BNPB Meminta Warga Waspada Hujan Lebat dan Angin hingga 29 Januari
Komisi III DPR Tegaskan Polri Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Advertisement
Polisi Dalami Temuan Jenazah Terbakar di Tumpukan Sampah
Kapolri: Perpol Jabatan Polri Bukan untuk Menentang Putusan MK
KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Pemilik Maktour Bantah Terima Ribuan Kuota Haji Kemenag
Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementerian
Advertisement
BMKG Jelaskan Gempa Dini Hari di Buton Utara Dipicu Sesar Aktif
Berita Pilihan
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
- Tetangga Kenang Farhan, Copilot ATR yang Tewas di Bulusaraung
- Bulog Bakal Pakai Beras Premium untuk MBG dan Batalion TNI
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Advertisement
Skema M3K Mulai Diterapkan untuk Rumah di Sempadan Sungai Jogja
Advertisement
Festival Lampion Dinosaurus Zigong Tarik Wisatawan ke Sichuan
Advertisement
Berita Populer
- Google Bersihkan Google Maps, 10.000 Akun Bisnis Palsu Dihapus
- PBSI Mundur, BWF Cari Tuan Rumah Baru Kejuaraan Dunia Junior 2026
- Gol Menit Akhir Antar Garudayaksa FC Taklukkan PSMS Medan
- Gol Menit Akhir Berguinho Antar Persib Rebut Kembali Puncak Klasemen
- Badai Melanda AS, Lebih dari 12.000 Penerbangan Dibatalkan
- 1.428 Calon Jamaah Haji Ikuti Taaruf, Bupati Tekankan Kebersamaan
- Karyawan Amazon Olok Aturan Jeff Bezos di Tengah Isu PHK
Advertisement
Advertisement
