Advertisement
Covid-19 Kembali Mengganas, Jokowi Diminta Berlakukan Lockdown
Virus Corona Delta Plus - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta mempertimbangkan pemberlakuan lockdown dan meninggalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Alasannya, penyebaran Covid-19 saat ini kembali melonjak.
Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan ia tidak setuju jika dikatakan lonjakan Covid-19 varian India karena kesalahan rakyat.
Advertisement
“Varian India ini sudah masuk resmi lama di Asia Tenggara, namun masing-masing negara beda menyikapinya. Penyikapan Pemerintah Singapura langsung melakukan lockdown begitu mendengar varian India sudah masuk Changi, sementara pemerintah kita masih menyikapinya biasa-biasa saja, jelas lonjakan tersebut bukan salah rakyat namun akibat pemerintah yang tidak pre-emptive dan antisipatif,” katanya melalui keterangan pers, Selasa (15/6/2021).
Direktur Eksekutif Narasi Institute ini berpandangan lockdown nasional artinya tidak mengizinkan adanya pendatang asing baru datang ke Indonesia. Lalu, membatasi pergerakan orang asing yang sudah masuk ke Indonesia.
“Pendatang asing baik pelancong maupun TKA harus dilarang masuk dulu dan mereka yang sudah masuk harus dibatasi pergerakannya sampai lonjakan kasus turun. Lockdown nasional diperlukan untuk membatasi virus masuk dari luar negeri,” jelasnya.
Achmad menuturkan pemerintah perlu membatasi pergerakan orang di kota-kota dengan lonjakan tinggi, khusus Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga perlu diterapkan 14 hari.
“Karena kota Jakarta yang paling banyak warganya divaksin namun paling banyak juga mengalami lonjakan kasus. Patut diduga varian baru India sudah tersebar tak terkendali. Jakarta perlu PSBB 14 hari sebagaimana awal-awal terjadi pandemi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembunuhan Ibu di Ponorogo, Polisi Buru Anak Korban hingga Gunungkidul
Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
Sidang Tipikor: Ahok Klaim Sistem Pengadaan Pertamina Bersih
Banjir Kabupaten Tangerang, 133 Ribu Warga Terdampak di 27 Kecamatan
Advertisement
Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
Penyidikan Kasus Pajak DJP Berlanjut, KPK Panggil Sejumlah Saksi
BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
DPR RI Mengesahkan Sembilan Anggota Ombudsman Periode 2026-2031
Adies Kadir Ditetapkan sebagai Hakim MK dari Unsur DPR
Advertisement
DPR Tetapkan Calon Hakim MK dan Deputi BI dalam Rapat Paripurna
BNPB Identifikasi 20 Korban Longsor Cisarua, 18 Jenazah Masih Diproses
TNI AU Terima Tiga Rafale, Penguatan Pertahanan Udara Dimulai
Petir Menyambar Aksi Massa Bolsonaro, 89 Orang Luka di Braslia
Gempa Pacitan M5,7 Guncang Jawa Timur, BMKG Tegaskan Aman Tsunami
Advertisement
Gempa M 5,5 Pacitan Terasa Hingga DIY
Berita Pilihan
- Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
- Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
- BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
Advertisement
Sampah Pasar Jogja Menggunung, Disdag Perkuat Pengolahan Mandiri
Advertisement
Peta Global Situs Warisan Dunia Unesco dari Eropa hingga Asia
Advertisement
Berita Populer
- Longsor Cisarua Bandung Barat, 38 Jenazah Dievakuasi Tim SAR
- Bawa Celurit Seusai Cekcok Laka Lantas, Dua Pemuda Ditangkap
- Barcelona Siapkan Kontrak Panjang untuk Fermin Lopez hingga 2031
- Agustina Bantah Isu Jual Beli Jabatan Direksi BUMD Semarang
- PSS Sleman Ikut Panaskan Perebutan Puncak Grup Timur Championship
- Keraton Jogja Beri Serat Palilah Pemanfaatan Tanah SG di Turgo Sleman
- Tiket Kereta Mudik Lebaran 2026 Mulai Dijual, Ini Jadwal dan Tipsnya
Advertisement
Advertisement
