Advertisement
Covid-19 Kembali Mengganas, Jokowi Diminta Berlakukan Lockdown
Virus Corona Delta Plus - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta mempertimbangkan pemberlakuan lockdown dan meninggalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Alasannya, penyebaran Covid-19 saat ini kembali melonjak.
Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan ia tidak setuju jika dikatakan lonjakan Covid-19 varian India karena kesalahan rakyat.
Advertisement
“Varian India ini sudah masuk resmi lama di Asia Tenggara, namun masing-masing negara beda menyikapinya. Penyikapan Pemerintah Singapura langsung melakukan lockdown begitu mendengar varian India sudah masuk Changi, sementara pemerintah kita masih menyikapinya biasa-biasa saja, jelas lonjakan tersebut bukan salah rakyat namun akibat pemerintah yang tidak pre-emptive dan antisipatif,” katanya melalui keterangan pers, Selasa (15/6/2021).
Direktur Eksekutif Narasi Institute ini berpandangan lockdown nasional artinya tidak mengizinkan adanya pendatang asing baru datang ke Indonesia. Lalu, membatasi pergerakan orang asing yang sudah masuk ke Indonesia.
“Pendatang asing baik pelancong maupun TKA harus dilarang masuk dulu dan mereka yang sudah masuk harus dibatasi pergerakannya sampai lonjakan kasus turun. Lockdown nasional diperlukan untuk membatasi virus masuk dari luar negeri,” jelasnya.
Achmad menuturkan pemerintah perlu membatasi pergerakan orang di kota-kota dengan lonjakan tinggi, khusus Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga perlu diterapkan 14 hari.
“Karena kota Jakarta yang paling banyak warganya divaksin namun paling banyak juga mengalami lonjakan kasus. Patut diduga varian baru India sudah tersebar tak terkendali. Jakarta perlu PSBB 14 hari sebagaimana awal-awal terjadi pandemi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mensos Ancam Pecat Pendamping PKH Nakal Usai Kasus Cirebon
OJK: Rekening Pelajar Tembus 59 Juta, Dana Capai Rp30,31 Triliun
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Indonesia Kecam Serangan Israel
Zulhas: Sekolah Bisa Tolak Makanan MBG Tak Sesuai Standar
Advertisement
Isu Uang Negara Tinggal Rp120 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu
Bareskrim Usut TPPU Bandar Narkoba, Keluarga Ikut Terseret
Muhammadiyah Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Pekerja
Lagi, Prajurit TNI Gugur di Lebanon, UNIFIL Sampaikan Duka
AS Siapkan Opsi Serangan ke Iran, Selat Hormuz Memanas
Advertisement
Jogja Jadi Tuan Rumah Financial Festival 2026, Ini Jadwalnya
Wacana Pajak Selat Malaka Disorot DPR, Dinilai Berisiko
Batas Beli Beras Diperketat Harga SPHP Tetap Stabil
Aksi Masak di Kereta Viral, Ini Tanggapan KAI
Jangan Keliru! Begini Cara Cek Bansos PKH BPNT Cair April 2026
Advertisement
Pemerintah Perluas Jaminan Sosial Sektor Informal
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Obesitas pada Lansia Meningkat, Ini Cara Mencegahnya
- UMY Buka Prodi AI dan Bisnis Digital Minat Pendaftar Asing Naik
- Mati Lampukah Rumahmu? PLN Perbaiki Jaringan di Tiga Wilayah DIY
- Harga BBM Terbaru Berlaku Nasional Selisihnya Bikin Kaget
- Jadwal KRL Jogja-Solo 24 April 2026, Berangkat PagiMalam
- Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 24 April 2026
- Jadwal SIM Keliling di Sleman Jumat 24 April 2026
Advertisement
Advertisement
