Advertisement
Mahfud MD Mengaku Tak Bisa Tangani KPK, Begini Respons Politikus Demokrat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan Mahfud MD bahwa sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tak bisa berbuat apa pun terkait skandal yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau," ujarnya melalui Twitter, Minggu (6/6/2021).
Advertisement
Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau.
— andi arief (@Andiarief__) June 5, 2021
Andi juga menilai bahwa pandangan masyarakat terhadap pemerintah sudah negatif, tak mau dan tak bisa dikritik.
"Mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu," imbuhnya.
Pasti Pak Prof @mohmahfudmd mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu.
— andi arief (@Andiarief__) June 5, 2021
Sebelumnya, Mahfud mengaku tak bisa berbuat banyak dalam hal skandal yang terjadi belakangan, terkait pemecatan 51 pegawai KPK yang dinilai berintegritas. Dia mengatakan keputusan pemecatan itu tak terletak hanya di pemerintah saja, tapi juga melibatkan DPR, partai politik, hingga civil society yang saat ini dia nilai tengah terpecah.
Namun, Mahfud menegaskan dirinya tetap pro pada KPK. Dia juga mencari masukan dari akademisi terkait langkah terbaik bagi KPK ke depan.
"Kalau kita mau demokrasi ya seperti itu. Demokrasi yang sekarang itu elitnya oligarkis, bawahnya liar, elitnya oligarkis rakyatnya liar. Gak ada yang al madinah al fadilah, negara yang sempurna," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
Advertisement

Jadwal Bus KSPN Sinar Jaya dari Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Innalillahi, Direktur Rumah Sakit Indonesia Gugur Bersama Keluarganya Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza
- Fakta Uang Tunai Rp2,8 Milliar dan Pistol Baretta di Rumah Topan Ginting, Anak Buah Bobby Nasution
- Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
- Hasil Kunjungan Presiden Prabowo: Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Investasi Senilai Rp437 Triliun
- Presiden Prabowo Tunaikan Ibadah Umrah Saat Kunjungan ke Arab Saudi, Cium Hajar Aswad
- KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: 4 Penumpang DItemukan Meninggal Dunia, 38 Orang Hilang
Advertisement
Advertisement