Mahfud MD Mengaku Tak Bisa Tangani KPK, Begini Respons Politikus Demokrat

Mutiara Nabila

Minggu, 06 Juni 2021 - 15:17 WIB

Sunartono

Mahfud MD Mengaku Tak Bisa Tangani KPK, Begini Respons Politikus Demokrat

Politisi Partai Demokrat Andi Arief saat mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional pada Rabu (3/6/2019). - Bisnis/Sholahudin Al Ayubi

Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan Mahfud MD bahwa sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tak bisa berbuat apa pun terkait skandal yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau," ujarnya melalui Twitter, Minggu (6/6/2021).

Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau.

PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
— andi arief (@Andiarief__) June 5, 2021

Andi juga menilai bahwa pandangan masyarakat terhadap pemerintah sudah negatif, tak mau dan tak bisa dikritik.

"Mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu," imbuhnya.

Pasti Pak Prof @mohmahfudmd mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu.
— andi arief (@Andiarief__) June 5, 2021

Sebelumnya, Mahfud mengaku tak bisa berbuat banyak dalam hal skandal yang terjadi belakangan, terkait pemecatan 51 pegawai KPK yang dinilai berintegritas. Dia mengatakan keputusan pemecatan itu tak terletak hanya di pemerintah saja, tapi juga melibatkan DPR, partai politik, hingga civil society yang saat ini dia nilai tengah terpecah.

Namun, Mahfud menegaskan dirinya tetap pro pada KPK. Dia juga mencari masukan dari akademisi terkait langkah terbaik bagi KPK ke depan.

"Kalau kita mau demokrasi ya seperti itu. Demokrasi yang sekarang itu elitnya oligarkis, bawahnya liar, elitnya oligarkis rakyatnya liar. Gak ada yang al madinah al fadilah, negara yang sempurna," ujarnya.