BPOM Bongkar Obat Palsu Codrela dan Trivam, Bahaya Mengintai
BPOM temukan obat palsu Codrela dan Trivam Fliege. Tak terdaftar, berbahaya, dan beredar luas di marketplace.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD memberi sambutan pada pembukaan Kongres ke-XXXII HMI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (1/3/2020). Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD berharap kepada Kongres ke XXXII HMI dengan agenda pemilihan Ketua Umum PB HMI harus bersatu demi terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur. ANTARA FOTO/Jojon
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa korupsi pada saat ini lebih meluas dan lebih buruk jika dibandingkan saat pemerintahan orde baru.
"Kenyataannya sekarang ini saja korupsi itu jauh lebih gila dari zaman orde baru. Saya tidak katakan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas," kata Mahfud dalam Dialog dengan Rektor Universitas Gadjah Mada dan Pimpinan PTN/PTS se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditayangkan di Youtube Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (5/6/2021).
BACA JUGA : Materi Korupsi Orde Baru Bisa Masuk dalam Debat Capres
Pernyataan Mahfud itu disampaikan untuk menanggapi adanya pertanyaan apakah dirinya akan meralat pernyataannya pada tahun 2017 lalu terkait korupsi di era reformasi semakin meluas ketimbang zaman pemerintahan orde baru.
"Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah jadi pejabat mau meralat pernyataan ini. Apakah tidak malu ada di era seperti sekarang? katanya korupsi di era refomasi lebih meluas dibandingkan orde baru. Saya katakan saya tidak akan meralat," ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud memberikan penjelasan terkait perbandingan korupsi di era reformasi dan orde baru. Dia menuturkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, banyak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Tapi bapak ingat dulu tidak ada korupsi dilakukan DPR, hakim tidak berani, gubernur dan bupati tidak berani dulu. Dulu korupsinya itu korupsi terkordinir," ujarnya.
Mahfud mengatakan di era pemerintahan Soeharto, pemerintah membangun jaringan korporatisme di seluruh institusi. Dia memberikan contoh, petani dibuatkan organisasi dan diatur siapa yang memimpinnya. Kemudian, korupsinya diatur.
"Dulu diatur oleh Pak Harto korupsi, memang korupsi betul Pak Harto itu KKN, maka ada di TAP MPR Pak Harto itu pemerintah KKN, ada di UU KPK pengantarnya pemerintahan lama itu pemerintahan KKN, jadi jangan takut katakan pemerintahan Pak Harto itu pemerintahan KKN," ungkapnya.
BACA JUGA : Kampanye Rindu Orde Baru, PDIP : Apa yang Dirindukan
Adapun, di zaman sekarang ini Mahfud mengatakan bahwa tindakan korupsi banyak yang dilakukan sendiri-sendiri.
"Dulu terkordinir, tapi lihat sekarang DPR korupsi sendiri, MA hakimnya korupsi sendiri, MK, gubernur, kepala daerah, DPRD semua korupsi sendiri-sendiri atas nama demokrasi. Dulu Pak Harto katanya tidak demokrasi," ujar Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.
Rumah duka Guruh Soekarnoputra di Jakarta dipadati pelayat dan karangan bunga setelah maestro seni itu wafat pada usia 73 tahun.
Sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta (TBY).
Kementerian PU menangani kekeringan yang mengancam 141.440 ha sawah melalui pemompaan air dan perbaikan irigasi.
Budi Gunadi Sadikin masuk bursa calon Dirjen WHO bersama lima kandidat lain. Simak profil WHO dan proses pemilihan Dirjen WHO 2027.