Advertisement
Materi Korupsi Orde Baru Bisa Masuk dalam Debat Capres-Cawapres
Calon Presiden dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Capres Prabowo Subianto di sela-sela pengambilan nomor urut pasangan calon untuk pemilihan Presiden 2019, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). - Reuters/Darren Whiteside
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengusulkan soal debat pilpres bertema korupsi Orde Baru. Komisi Pemilihan Umum menanggapi usulan tersebut. Anggota KPU Viryan Aziz mengungkapkan pihaknya akan membahas usulan tersebut.
"Iya akan dibahas. Ya nanti jadi catatan masukan nanti akan dibahas," kata Viryan saat ditemui di Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).
Berkenaan dengan itu, Viryan menjelaskan bahwa dalam menentukan materi debat, KPU akan terlebih dahulu mengundang dan meminta masukan dari para ahli. Tolok ukur dalam menentukan tema atau materi debat harus disesuaikan dengan kondisi kebangsaan saat ini.
"Kami akan mengundang dari masukan dari berbagai pihak. Prinsipnya adalah poin-poin apa yang dijadikan tema debat itu mencerminkan kondisi kebangsaan kita," imbuhnya.
Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengusulkan agar korupsi era Orba dimasukan ke dalam materi debat calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2019. Hal itu, guna memberikan pendidikan terkait permasalahan korupsi di Indonesia.
Selain itu, Antoni mengungkapkan usulan itu sekaligus guna membuktikan pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi Indonesia stadium empat.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Ingin Membangun Koalisi Kuat
Heboh Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini
Advertisement
Kabar Duka: Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Ini Besaran Honor PPK Pilkada Serentak 2024
Menkes Budi Ubah Paradigma Perencanaan Kesehatan
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
Advertisement
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Advertisement
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jalan-jalan Keliling Destinasi Wisata, Cek Jalur Trans Jogja!
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
- Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Advertisement
Advertisement
