Advertisement
Materi Korupsi Orde Baru Bisa Masuk dalam Debat Capres-Cawapres
Calon Presiden dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Capres Prabowo Subianto di sela-sela pengambilan nomor urut pasangan calon untuk pemilihan Presiden 2019, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). - Reuters/Darren Whiteside
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengusulkan soal debat pilpres bertema korupsi Orde Baru. Komisi Pemilihan Umum menanggapi usulan tersebut. Anggota KPU Viryan Aziz mengungkapkan pihaknya akan membahas usulan tersebut.
"Iya akan dibahas. Ya nanti jadi catatan masukan nanti akan dibahas," kata Viryan saat ditemui di Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).
Berkenaan dengan itu, Viryan menjelaskan bahwa dalam menentukan materi debat, KPU akan terlebih dahulu mengundang dan meminta masukan dari para ahli. Tolok ukur dalam menentukan tema atau materi debat harus disesuaikan dengan kondisi kebangsaan saat ini.
"Kami akan mengundang dari masukan dari berbagai pihak. Prinsipnya adalah poin-poin apa yang dijadikan tema debat itu mencerminkan kondisi kebangsaan kita," imbuhnya.
Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengusulkan agar korupsi era Orba dimasukan ke dalam materi debat calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2019. Hal itu, guna memberikan pendidikan terkait permasalahan korupsi di Indonesia.
Selain itu, Antoni mengungkapkan usulan itu sekaligus guna membuktikan pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi Indonesia stadium empat.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Dibuka Mulai 14 Juli, Sekolah Rakyat SMA di Bantul Tampung 200 Siswa dari Keluarga Miskin Ekstrem
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
- Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
- Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
- KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Advertisement
