Advertisement
Gerindra Singgung Pelaksanan UU Disabilitas yang Jauh dari Memuaskan
Prabowo Subianto bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo. - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Gerindra menyoroti realisasi pelaksanaan UU Disabilitas. Regulasi tersebut sudah disahkan selama lima tahun namun dinilai masih memerlukan peraturan pemerintah untuk mendukung agar beleid ini terlaksana secara baik.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa setelah diundangkan pada April 2016, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari kata memuaskan.
Advertisement
"Dari 34 provinsi hanya ada peraturan gubernur [terkait disabilitas] 13 atau 14. Berarti ada hampir 20 provinsi belum ada peraturan gubernur. Dan kalau kita ke tingkat bawah lagi tingkat kabupaten kota lebih parah lagi. Banyak kabupaten kota belum ada peraturan," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Lebih lanjut dia membeberkan bahwa regulasi ini juga mengatur tentang kewajiban kerusahaan swasta dan pemerintah menerima pekerja dari kalangan disabilitas minimal 1 persen dari total pekerja.
Selain itu, pemerintah juga harus menerima disabilitas sebagai ASN minimal 2 persen dari total pegawai. Dua contoh ini kata dia masih dipertanyakan realisasinya.
"Ternyata sampai sekarang ini belum maksimal belum terpenuhi itu jauh, perusahaan-perusahaan kurang begitu taat ya mungkin. Maka itu tugas kita semua masyarakat maupun partai politik kita harus menegakkan ini kan UU," ujarnya.
Menurutnya, percuma keberadaan undang-undang tanpa ada aturan turunan seperti Pap dan petunjuk teknis pelaksanaan. "Kita memang harus mengawasi mengawal sampai ke tingkat provinsi daerah, jadi itu kewajiban-kewajiban nya belum terpenuhi," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jimly: Adies Kadir Sah Jadi Hakim MK Tapi Ini Persoalan Etika
Siklon Penha Picu Banjir dan Longsor di Filipina, 8 Orang Meninggal
HPN 2026, PWI Dorong Regenerasi Wartawan Perempuan
Prabowo Ajak MUI Bersatu Perangi Korupsi
Advertisement
Baznas Umumkan Zakat Fitrah Tahun Ini Rp50 Ribu, Ini Penjelasannya
Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Warga Turki Ditangkap Bawa Lebih dari Satu Kilogram Kokain di Bali
Bibit Nanas Dikorupsi, Kejaksaan Sita Miliaran Rupiah
Prabowo Tegaskan Komitmen Lindungi Kekayaan Bangsa dan Perangi Korupsi
Advertisement
Putin Kecam Serangan Masjid Islamabad sebagai Tindakan Biadab
Prabowo Hadiri Pengukuhan MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal
Integrasi Antarmoda KAI Digenjot untuk Mudik Lebaran 2026
KPK Bidik Dugaan Korupsi Sengketa Lahan di Kawasan Wisata Nasional
BMKG: Gempa Susulan Pacitan Mulai Menurun, Warga Diminta Tetap Waspada
Advertisement
KPK Ungkap Skema Fee Rp850 Juta dalam Kasus Eksekusi Lahan PN Depok
Berita Pilihan
Advertisement
Pendidikan Berbasis Al-Quran Diperkuat di Kulonprogo
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Final Piala Asia Futsal 2026: Iran Waspadai Motivasi Tinggi Indonesia
- Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
- Terbongkar, Jeffrey Epstein Danai Startup Teknologi di Silicon Valley
- Tes Rambut Oksitosin Prediksi Ikatan Ibu-Anak
- Babak Pertama Persib Vs Malut United: Penalti Haye Bawa Unggul 1-0
- OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
- PSIM Jogja Ditahan Persis 0-0, Van Gastel Sebut Hasil Mengecewakan
Advertisement
Advertisement
