Advertisement
Selesaikan Polemik Status 75 Pegawai KPK, Ini Rekomendasi Setara Institute
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Setara Intitute merekomendasikan sejumlah hal untuk menyelesaikan polemik yang terjadi terkait status 75 pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan publik bisa memahami bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah mandat revisi UU KPK, Presiden Jokowi dengan 50% kewenangan yang dimilikinya Jokowi telah menyetujui revisi. Pemerintah yang dipimpin Jokowi menyetujui hak inisiatif DPR yang mengusulkan revisi UU KPK. Akan tetapi, setelah produk hukum itu selesai dan dijalankan oleh pimpinan KPK, di tengah kontroversi tes TWK, menurutnya Jokowi tampak cuci tangan.
Advertisement
BACA JUGA : Pukat UGM Desak Pengaktifan Kembali 75 Pegawai KPK
“Pimpinan KPK hanya menjalankan mandat UU KPK dan UU ASN serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tata cara menjadi ASN. Oleh karena itu wajar jika oleh sebagian kalangan Jokowi dianggap basa basi,” katanya dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Jumat (21/5/2021).
Ia menilai persoalan itu sebenarnya secara normatif bisa diselesaikan melalui jalur-jalur yang tersedia dari mulai menggugat produk administrasi negara yang dikeluarkan KPK maupun Ombudsman. Tetapi di ruang publik saat ini isu ini bergeser menjadi narasi mematikan KPK.
“Pengabaian TWK dalam proses seleksi dan/atau alih status ASN, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai variabel tidak penting, mandat lolos TWK itu melekat pada calon ASN, siapa pun dan dimana pun institusinya,” ujarnya
Hendardi menambahkan untuk mengakhiri kontroversi yang merugikan agenda pemberantasan korupsi, ia memberikan sejumlah rekomendasi antara lain, pertama, Jokowi harus konsisten mendukung penegakan UU No.19/2019 yang disetujuinya pada 2019 silam dengan menjamin independensi KPK mengatur dirinya sendiri karena KPK adalah self regulatory body.
BACA JUGA : Pegawai KPK Bongkar Kejanggalan TWK Rezim Firli Bahuri
“Atau bisa mengeluarkan Perppu pembatalan UU 19/2019, sehingga kisruh alih status ini tidak terjadi dan tidak menyandera pimpinan KPK.
Kedua, kata dia, KPK bersama badan terkait menjelaskan ihwal TWK dan mencari solusi-solusi yang tidak kontroversial termasuk kemungkinan pemberian penugasan-penugasan khusus selama 75 pegawai KPK belum beralih status dan/atau memberikan kesempatan tes susulan.
“Ketiga, bagi 75 pegawai KPK melakukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang tersedia,” ujarnya.
Sebelumnya saat kegiatan Hari Kebangkitan Nasional, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan dalam pemberantasan korupsi, semangat kebangkitan nasional mutlak diperlukan agar bilah pedang antikorupsi dapat kita lesakkan bersama, tepat menghunus dan mematikan jantung urat nadi korupsi dan perilaku koruptif dinegeri ini.
“Di tengah kondisi saat ini, di mana situasi sosial kemasyarakatan rentan terfragmentasi, hanya dengan semangat kebangkitan nasional dengan menjunjung tinggi rasa kebangsaan yang didalamnya jelas terkandung nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Gerindra Klaten Mulai Jaring Cabup-Cawabup, Muncul Nama dari Kalangan Milenial
- PT Telkom akan Pindahkan Jaringan Kabel ke Bawah Tanah, Solo Jadi Pilot Project
- Skuad Garuda Muda Pahlawan, Tiga Pemain Ini Kunci Kemenangan atas Korsel U-23
- Pria Lansia Dilaporkan Hilang saat Mencari Rumput di Gunung Bancak Magetan
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement