Advertisement
CPNS dan PPPK 2021 Dibuka 31 Mei, Begini Cara Daftarnya...
Sejumlah peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gedung Serba Guna Balekota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). - ANTARA / Adeng Bustomi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka pada akhir Mei 2021 ini.
Ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan dan informasi yang harus diketahui sebelum mendaftar CPNS dan PPPK pada tahun ini.
Advertisement
Berdasarkan hasil rapat persiapan pengadaan CASN 2021 oleh Kemenpan, terdapat kajian mengenai kapan pendaftaran CPNS 2021 dimulai.
Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KementerianPAN-RB, Katmoko Ari Sambodo mengatakan rencananya pemerintah akan melakukan rekrutmen CPNS 2021 sesuai jadwal berikut:
1. Pengumuman Seleksi CPNS 2021 dimulai tanggal 31 Mei – 13 Juni 2021
2. Pendaftaran Online Peserta tes CPNS dimulai 31 Mei – 21 Juni 2021
3. Pelaksanaan tes CAT CPNS pada bulan Juli – September 2021
Setelah bukaan CPNS 2021, akan dibuka juga PPPK 2021 dengan jadwal sebagai berikut:
1. PPPK 2021 Gelombang 1 akan dimulai pada Agustus 2021.
2. PPPK 2021 Gelombang 2 akan dimulai pada Oktober 2021.
3. PPPK 2021 Gelombang 3 akan dimulai pada Desember 2021.
Adapun, jumlah untuk formasi yang dibuka, BKN menyebutkan total kebutuhannya sebanyak 1.275.387 orang dengan jumlah formasi CPNS di Pemerintah Pusat 83.669 orang dan jumlah formasi CPNS daerah 1.191.718 orang dengan perincian: Guru PPPK 1.022.616 orang; PPPK non-guru 70.008 orang; dan CPNS 119.094 orang.
Untuk mendaftarkan diri, para calon peserta bisa mengakses sscasn.bkn.go.id. Pendaftar dapat memilih link SSCN untuk mendaftar CPNS, dan link SSP3K untuk mendaftar PPPK.
Selanjutnya, mengingat proses untuk menjadi ASN cukup panjang, untuk cara mendaftarkan diri ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu:
1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ijazah
4. Transkip Nilai
5. Pas Foto
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
7. Dokumen-Dokumen tambahan sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Lingkungan Hidup Minta Semua Pemda Tuntaskan Roadmap Penanganan Sampah
Temui Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Bahas Haji 2025
Dikawal 4 Jet Tempur PEA, Pesawat Presiden Prabowo Mendarat di Abu Dhabi
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Konstruksi Tol Jogja-Bawen Seksi 1 Ruas Jogja-SS Banyurejo Capai 70,28 Persen, Ditargetkan Rampung 2026
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
- Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
- Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
- Vonis terhadap Presiden Terpilih AS Donald Trump dalam Kasus Uang Tutup Mulut Kembali Ditunda
Advertisement
Advertisement
