Advertisement
Reshuffle Kabinet, Ustaz Yusuf Mansur Jagokan Dua Nama Ini
Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara virtual di Istana Negara, Kamis 8 April 2021 / Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Belakangan ini terendus kabar jika Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet. Kepastian menteri yang terkena reshuffle telah membuat spekulasi berkembang. Sejumlah tokoh menyampaikan prediksi dan dukungan.
Salah satu yang menyampaikan dukungan adalah pegiat agama Ustaz Yusuf Mansur. Ditampilkan dalam laman instagramnya, @yusufmansurnew, dia menjagokan dua nama untuk menjadi Menteri Investasi.
Advertisement
Menteri Investasi adalah kementerian baru yang sudah disetujui oleh DPR beberapa waktu lalu. Lembaga ini akan menggantikan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Lalu siapa jagoan ustaz yang memiliki pengikut 2,9 juta orang di instagram itu?
"Bismillaah... Mas Witjaksono... Menteri Investasi.... Aamiiin," tulis Yusuf Mansur dalam IG nya yang sudah terverifikasi dan dilihat Rabu (21/4/2021).
Witjaksono adalah pengusaha muda yang juga pengurus Nahdlatul Ulama (NU). Dia tercatat mengelola dua perusahaan publik yakni PT Dua Putra Utama Makmur (DPUM) Tbk serta PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (DAJK).
Sedangkan nama lain yang juga dijagokan oleh sang Ustaz adalah sang petahana, Bahlil Lahadalia. Kepala BKPM saat ini yang sebelumnya menjadi ketua Hipmi Pusat.
"Bisa jadi Menteri Investasi, Mas Bahlil... Mas Witjaksono Menteri UKM [menggantikan Teten Masduki]. Bisa jadi…," tulis Yusuf dalam postingan berbeda.
Lebih lanjut dia mengajak seluruh elemen negeri ini untuk mendoakan yang terbaik buat bangsa dan negara.
Reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo hanya menunggu waktu. Kepastian ini setelah keluarnya persetujuan menghapus Kementerian Riset dan Teknologi dengan mengembalikannya kepada Kementerian Pendidikan.
Sedangkan seperti amanat Undang-undang Cipta Kerja dibentuk Kementerian Investasi yang kemungkinan besar berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Meski begitu, sejumlah wacana mengemuka dilakukan pergantian lebih luas mengingat mulai tahun depan sudah masuk tahapan tahun politik jelang Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
