Advertisement
Dapat Rapor Merah, Polri Diminta Transparan Tangani Kasus Korupsi
Bareskrim Polri/Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak pihak Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk transparan kepada publik dalam menangani setiap perkara dugaan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menyebut bahwa Kompolnas mulai saat ini bakal mengawasi penuh seluruh kegiatan dan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
Advertisement
Poengky berpandangan publik perlu mengetahui apa saja perkara korupsi yang ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri sampai saat ini.
"Sehingga publik juga dapat melihat jelas proses penanganan kasus-kasus korupsi dilakukan secara profesional," tuturnya kepada Bisnis, Senin (19/4/2021).
Dia memastikan bahwa Kompolnas akan berikan atensi khusus kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri agar tidak lagi mendapat rapor merah dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri juga berharap agar Polri dalam menangani kasus selalu bertindak profesional, transparan dan akuntabel, dengan didukung scientific crime investigation, termasuk dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi," katanya.
Sebelumnya, ICW telah memberikan rapor merah dan nilai E kepada Korps Bhayangkara. Pasalnya, Polri yang memiliki sebanyak 483 kantor dengan target penanganan kasus korupsi sebanyak 1.539 kasus korupsi dan anggaran Rp277 miliar, ternyata hanya berhasil menangani 170 kasus korupsi pada tahun 2020 kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
