Advertisement
Kemenag Susun Peta Jalan Kemandirian Pesantren

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama M Ali Ramdhani mengatakan kementerian menyusun menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP). Draf final peta jalan itu rencananya akan diserahkan ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Menurutnya, peta jalan ini disusun sebagai tindak lanjut dari salah satu program utama Presiden Joko Widodo untuk segera mewujudkan kemandirian pesantren di Indonesia.
Advertisement
"Alhamdulillah, draf Peta Jalan Kemandirian Pesantren sudah memasuki tahap uji publik. Tahap awal proses uji publik kami gelar di Bogor selama dua hari, 15 - 16 April 2021," jelasnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (16/4/2021).
Ali menjelaskan uji publik dilakukan untuk menggali masukan, saran, dan kritikan dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, pihaknya menghadirkan perwakilan pesantren yang sudah memiliki ekonomi mapan, seperti Ponpes Sidogiri dan Ponpes Al Ittifaq Ciwedey, Bandung.
Dengan begitu, jelas Ali, perwakilan pesantren bisa ikut membahas draf peta jalan yang telah disusun.
"Uji publik juga menghadirkan pembahas dari Bank Indonesia (BI), Kemenko Perekonomian, dan media. Kehadiran perwakilan dari kementerian dan lembaga ini diharapkan memberikan pemahaman yang makin luas begitu pentingnya kemandirian pesantren," sambungnya.
Ketua Pokja PJKP Hasanuddin Ali menambahkan, penyusunan draf PJKP melibatkan 30 anggota yang merupakan representasi dari elemen perwakilan kementerian/lembaga. Tim penyusun dipimpin oleh Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid.
Draf final PJKP ini rencananya akan diserahkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Menurutnya, saat ini di Indonesia terdapat tidak kurang dari 30.549 pesantren dengan jumlah santri mencapai 4,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil pesantren yang memiliki keunggulan ekonomi.
Hasanuddin optimistis jika potensi yang ada dapat dimaksimalkan, pesantren yang umumnya berada di pelosok perdesaan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi pondasi ekonomi warga. “Hal ini tak berlebihan. Sebab umumnya warga pesantren juga warga desa atau kampung,” ujar Hasanuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Pendaftaran Jalur Domisili Wilayah untuk SPMB SMP di Bantul Diklaim Berjalan Lancar
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement