Koordinasi Antarlembaga Pemerintah Jadi Kunci Peningkatan Investasi

Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (tiga kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri), Bupati Batang Wihaji (empat kiri) dan jajaran menteri lainnya berbincang saat peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020). - ANTARA
07 April 2021 09:37 WIB MG Noviarizal Fernandez News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Kecepatan koordinasi antarlembaga Pemerintah menjadi kunci peningkatan investasi di Indonesia.

Kepala Pusat Penelitian Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agus Eko Nugroho mengatakan, para investor yang berinvestasi di Indonesia perlu mendapat apresiasi dan perhatian khusus. Pasalnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan ekonomi yang lesu, mereka tetap berniat menanamkan investasinya.

Karena itu, tuturnya, pemerintah perlu mendampingi dan memfasilitasi mereka dalam merealisasikan investasinya, serta menyelesaikan hambatan yang menjadi kendala.

Jangan sampai investor sudah menyatakan minatnya, namun realisasinya berinvestasi di negara lain. Seperti Tesla yang awalnya dikabarkan akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, namun akhirnya memilih ke India.

BACA JUGA : Rumitnya Regulasi hingga Keterbatasan Lahan Jadi Kendala

Menurut Agus, fasilitas insentif yang diberikan pemerintah sejatinya sudah sangat kompetitif dengan negara lain. Misalnya keringanan pajak atau super tax deduction untuk industri-industri tertentu. Namun jika memang investasi itu memberikan multiplier effect yang besar, bisa saja diberikan fasilitas pajak lainnya.

Hal ini menurut Agus menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memoles kondisi investasi kita. “Tinggal bagaimana kecepatan respon dari pemerintah dalam memberikan pelayanan tersebut,” kata Agus, Selasa (6/4/2021).

Apalagi, lanjutnya, terkait investasi ini melibatkan banyak koordinasi antarlembaga Pemerintah. Misalnya jika itu terkait pajak, maka lembaga yang melakukan koordinasi mulai Kementerian Keuangan, BKF, BKPM, Kementerian Perindustrian, dan lainnya yang berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) dan Kemenko Perekonomian.

“Komunikasi dan koordinasi antarlembaga dan kementerian ini harus konkrit dan cepat dalam merespon perubahan struktur tax rate terhadap sektor-sektor tertentu yang memang membutuhkan,” katanya.

Menurut Agus, saat ini sejatinya banyak peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Misalnya terkait dengan produk-produk yang berkaitan dengan Covid-19 atau Kesehatan. Selain itu juga ada industri terkait inovasi dan teknologi.

“Investasi-investasi ini memiliki arah yang konkrit dan dapat memfasilitasi perubahan konsumsi masyarakat yang saat ini trennya memang mengalami perubahan,” ujarnya.

Selain memfasilitasi investor dalam merealisasikan investasinya, yang juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah menjaga kepercayaan masyarakat mengenai vaksin Covid-19. Dengan memberikan kenyakinan mengenai program vaksin dapat mendorong konsumsi masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI, saat ini masyarakat lebih memilih melakukan saving dibandingkan spending atau konsumsi. “Dengan memberikan confidence mengenai vaksin ini, maka akan mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi,” ucap Agus.

Meningkatkan kembali tingkat konsumsi masyarakat ini cukup penting sebab salah satu magnet Indonesia sebagai tujuan investasi adalah potensi pasarnya yang besar. “Mereka masuk untuk memenuhi keutuhan pasar itu,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah terus berupaya menggairahkan perekonomian nasional dengan mendorong realisasi investasi, baik yang berasal dari investor dalam negeri (PMDN) maupun global (PMA).

BACA JUGA : Tahun Ini Diprediksi Bakal Jadi Tahunnya Investasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahkan siap untuk membantu dan memfasilitasi investor atau perusahaan yang menghadapi kendala dalam merealisasikan investasinya.

Adanya realisasi investasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. “Tekad kita cuma satu, bagaimana kita dorong yang tidak efisien menjadi efisien. Yang mangkrak kita jalankan. Yang belum jalan, kita berikan izin,” kata Bahlil, pekan lalu.

 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia