Advertisement
KLB Abal-Abal Ditolak, Gugatan untuk Jhoni Allen Dkk Berlanjut
Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun (tengah) didampingi para kader lainnya menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. - Antara/Endi Ahmad
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Demokrat melanjutkan gugatan terhadap Jhoni Allen Marbun dkk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kendati pemerintah telah menolak hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, gugatan itu adalah upaya partainya mencari keadilan.
Advertisement
"Dari kami sampai saat ini keputusannya tetap melanjutkan itu, jika ada perkembangan lebih akan kami sampaikan," kata Herzaky di kantor DPP Demokrat, Rabu (31/3/2021).
BACA JUGA : Partai Demokrat Versi KLB Ajukan Gugatan ke PTUN dan PN
Herzaky mengatakan, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Jhoni Allen dkk itu sekaligus menjadi pelajaran bersama bagi semua pihak.
Gugatan tersebut bukan dalam konteks siapa yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah, melainkan untuk menegaskan bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan.
"Sebagai pembelajaran bersama ya kami ajukan gugatan. Jadi ke depannya jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan perbuatan melawan hukum akan berpikir berulang kali, tidak seenaknya," ujar Herzaky.
Partai Demokrat sebelumnya menggugat sepuluh orang atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para tergugat ialah mereka yang terlibat, mengorganisir, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLB Demokrat Deli Serdang.
BACA JUGA : Sah! Pemerintah Tolak Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko
Dua di antaranya yakni Jhoni Allen Marbun dan Darmizal, penggagas Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Pada Selasa (30/3/2021), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menggelar sidang perdana. Sidang perdana itu ditunda hingga 13 April mendatang.
Pada Rabu (31/3/2021), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak pendaftaran hasil KLB Demokrat Deli Serdang.
Yasonna mengatakan, hasil verifikasi menemukan masih adanya dokumen yang tak dilengkapi oleh kubu KLB, di antaranya surat mandat ketua DPD dan DPC untuk peserta yang hadir di Deli Serdang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Advertisement
Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
Advertisement
Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Progres TPS 3R Karangmiri Mengalami Perlambatan, Pengolahan Sampah Pemkot Jogja Bertumpu pada Nitikan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
Advertisement
Advertisement
