5,5 Juta Tenaga Pendidik dan Kependidikan Ditarget Selesai Vaksin Akhir Juni

Nancy Junita

Jum'at, 19 Maret 2021 - 10:37 WIB

Sunartono

5,5 Juta Tenaga Pendidik dan Kependidikan Ditarget Selesai Vaksin Akhir Juni

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (10/3/2021). - Twitter @Kemdikbud_RI

Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan total ada lebih dari 5,5 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran penyelesaian vaksinasi Covid-19 pada akhir Juni 2021.

Nadiem menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (18/3/2021). Menurut dia, vaksinasi akan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang pendidikan, di satuan pendidikan negeri dan swasta, baik formal mupun nonformal, dan termasuk untuk pendidikan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama.

Untuk itu, Kemendikbud dan Kemenag telah menyiapkan data pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan basis pemberian vaksinasi. Selanjutnya, koordinasi erat dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta pemerintah daerah terus dilanjutkan untuk memastikan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan berjalan dengan sukses dan tepat waktu.

“Ketika pasokan vaksin sudah tersedia, dinas kesehatan, dinas pendidikan, kantor wilayah Kemenag di daerah akan menginformasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan jadwal vaksinasi dan lokasi vaksinasi. Lokasi vaksinasi dapat menggunakan fasilitas pendidikan, misalnya gedung perguruan tinggi, gedung sekolah, kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), kantor dinas pendidikan, dan lainnya,” ujar Mendikbud.

Seperti diketahui, rapat kerja membahas persiapan vaksin pendidik dan tenaga kependidikan, persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN), pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan penerimaan mahasiswa baru tahun 2021, tindak lanjut Program Merdeka Belajar Episode 8: SMK Pusat Keunggulan, serta perubahan kebijakan satuan biaya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia