Kemenkeu Minta Papua Bentuk Dana Abadi Khusus Pendidikan, Ini Tujuannya

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk dapat mengalokasikan dana abadi yang dikhususkan untuk membiayai program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan orang asli Papua (OAP).

Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI Dwi Larso MSIE, Ph.D di sela-sela Pelatihan Manajemen Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua mengatakan dana abadi pendidikan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang dialokasikan setiap tahun.

BACA JUGA : Mahasiswa Papua Berdemonstrasi Menuntut Penentuan

"Untuk pengelolaannya dapat memodifikasi model atau bentuk program dana abadi pendidikan yang dikelola Kemenkeu RI melalui LPDP," ungkapnya dikutip dari laman Pemprov Papua, Minggu (6/3/2021).

Dwi menyebutkan hingga kini dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP mencapai sebesar Rp70 trilliun. Dengan penerima beasiswa sebanyak 28 ribu orang dari seluruh Indonesia, menurut Dwi, dan 13.000 di antaranya telah menyelesaikan pendidikan mereka.

"Pemerintah Papua bisa mengalokasikan dana abadi khusus untuk membiayai pengembangan SDM dan pendidikan. Dananya bersumber dari APBD atau juga dari dana Otsus atau dana lainnya," imbuhnya.

Dwi Larso juga mengatakan dana abadi pendidikan bakal mempermudah Pemprov Papua membiayai program pengembangan SDM dan pendidikan OAP di masa mendatang.

BACA JUGA : Mahasiswa Papua di Jogja Gelar Aksi, Ini Tuntutan Mereka

Penggunaannya juga diperuntukkan membiayai riset-riset yang dilakukan akademisi dan ilmuwan guna membantu Pemerintah Papua dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah di Bumi Cenderawasih.

"Contohnya, dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP Kemenkeu digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan riset-riset guna membantu program pembangunan pemerintah di Tanah Air," jelas Dwi Larso.

Dia menambahkan Pemerintah Pusat melalui LPDP Kemenkeu saat ini memberikan perhatian khusus kepada Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT dalam pengembangan SDM di masing-masing daerah melalui program Beasiswa Affirmasi dan Beasiswa Indonesia Timur (BIT).

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua Aryoko A.F Rumaropen M.Eng didampingi Kepala Sub Bagian Program BPSDM Provinsi Papua Dr Karsudi M.Si mengapresiasi dukungan dan usulan alokasi dana abadi pendidikan tersebut.

Rumaropen juga berharap Kemenkeu RI merealisasikan program-program khusus bagi pengembangan SDM dan pendidikan di Papua sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dimana dalam dalam Inpres tersebut, menurut Aryoko Rumaropen, Menteri Keuangan diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

"Kita berharap alokasi dana abadai pendidikan dapat diwujudkan dan tentunya bukan hanya mendapat dukungan dari APBD namun juga dari APBN sebagaimana Inpres nomor 9 Tahun 2020 yang menginstruksikan Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM Papua melalui beasiswa afirmasi," tambah Karsudi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Keuangan (Kemenkue) Republik Indonesia, menggelar Pelatihan Manajemen Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPSDM selama dua hari (4-5 Maret 2021) bertempat di Hotel Morissey Jakarta.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara