Advertisement
Jokowi Ajak Masyarakat Benci Produk Luar Negeri
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 secara virtual pada Kamis, 21 Januari 2021 dari Istana Negara, Jakarta. - Biro Pers Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung program bangga produk buatan Indonesia dan menggaungkan benci produk luar negeri.
Saat memberikan sambutan pada Raker Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negera, Jakarta, Kamis, (4/3/2021), Jokowi meminta kementerian tersebut mempunyai kebijakan strategis untuk mengembangkan produk nasional seperti mendukung program bangga buatan Indonesia.
Advertisement
Selain itu, Presiden meminta agar pusat perbelanjaan memberikan ruang bagi brand-brand lokal. Menurutnya, lokasi strategis mesti diberikan untuk brand dalam negeri. Sebaliknya brand asing ditempatkan pada wilayah tidak strategis.
BACA JUGA : Dirjen IKMA: Branding Produk Lokal Masih Kalah Bersaing
“Ini harus mulai digeser. Mereka [brand luar negeri] digeser ke tempat yang tidak stretegis. Tempat strategis yang baik diberikan ruang untuk brand-brand lokal,” katanya, Kamis (4/3/2021).
Lebih lanjut, kata Presiden, branding harus melekat pada pembali agar masyarakat mencintai produk dalam negeri dibandingkan buatan asing. Pasalnya penduduk Indonesia saat ini menyentuh 270 juta jiwa. Masyarakat seharusnya menjadi konsumen loyal barang Tanah Air.
Selain itu, ajakan-ajakan untuk mencintai produk dalam negeri terus digaungkan. Sebaliknya, barang-barang buatan luar negeri harus dibenci, sehingga masyarakat benar-benar menjadi konsumen loyal untuk produk Indonesia.
BACA JUGA : Negara-Negara Eropa Mulai Pesan Produk, Ekspor Kerajinan
“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Cinta barang kita, benci produk luar negeri,” terangnya.
Di sisi lain, Kemendag diminta terus mendorong pengembangan UMKM dengan memanfaatkan kekuatan digital. Perdagangan digital dinilai mampu membawa produk Indonesia menembus ke pasar nasional hingga global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
