Advertisement
KPK Sebut Bakal Ada Kasus yang Dihentikan Tahun Ini
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut kemungkinan penghentian penyidikan kasus oleh lembaganya. Namun, Alex enggan untuk menyebutkan kasus mana yang berpotensi untuk dihentikan penyidikannya.
Diketahui, saat ini KPK bisa menghentikan penyidikan. Hal itu tercanrtum dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.
Advertisement
Disebutkan dalam aturan tersebut, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
"Kemungkinan ada [penyidikan yang dihentikan/SP3] karena setelah kami petakan ada beberapa case yang masih ingat ketika ditetapkan tersangka di tahun 2016 sampai sekarang belum naik juga. Apa alasannya, nanti kita akan minta disisir. Perkara apa, hambatannya gimana, dan apakah dimungkinkan dilanjutkan atau tidak," kata Alex, Selasa (2/3/2021).
Alex mengatakan KPK sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. Misalnya, mengundang pakar untuk memberikan opini kedua (second opinion).
"Pendapat ahli mengatakan ini sudah enggak ada kemungkinan untuk dinaikkan perkaranya atau misalnya not fit to trial, tidak cakap untuk diajukan ke persidangan, ya, ngapain juga kita gantung terus," ujarnya.
Dalam catatan Bisnis, salah satu kasus yang sampai sekarang belum jelas kelanjutannya adalah perkara eks Direktur Pelindo II RJ Lino. Kasus itu sudah disidik oleh KPK sejak tahun 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dito Ariotedjo Diperiksa KPK, Jelaskan Kunker Jokowi ke Arab Saudi
Prabowo Sampaikan Komitmen Politik Luar Negeri Damai di WEF
Prabowo Terima Undangan FIFA Saksikan Piala Dunia 2026
Dito Ariotedjo Datangi KPK untuk Beri Keterangan Kasus Kuota Haji
Advertisement
Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Banjir Rendam 1.948 Hektare Sawah Karawang, Produksi Padi Terancam
Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
Seluruh Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Ditemukan
Trump Klaim Kekuatan Militer AS Disiagakan ke Iran
Advertisement
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas
Advertisement
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Berita Pilihan
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
- Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
Advertisement
Persipura Antisipasi Kekuatan Baru PSS Sleman di Pekan ke-17
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisa Jogja Soroti Program MBG Lewat Karya
- Sleman Temple Run 2026 Tetap Disiapkan di Tengah Efisiensi Anggaran
- Warga Sentolo Lor Desak Kejelasan Nasib Sodetan Kali Papah
- Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
- Kuota Impor Daging Sapi Dipersempit, Pemerintah Klaim Jaga Harga
- Ndalem Padmosusastro Solo Diratakan, Jejak Pujangga Jawa Hilang
- Barang Tertinggal di KAI Daop 6 Capai Rp2,46 Miliar Sepanjang 2025
Advertisement
Advertisement
